Moeldoko apresiasi layanan telekonseling Sejiwa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengapresiasi Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang terus memberikan pelayanan psikologi pada masyarakat, melalui layanan telekonseling Sehat Jiwa (Sejiwa).

“Saya sangat mengapresiasi kinerja HIMPSI dan relawan SEJIWA yang bekerja memberikan manfaat kepada masyarakat," kata Moeldoko saat menerima rombongan Pengurus HIMPSI di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin, sebagaimana siaran pers di Jakarta.

Sebagai informasi, Sejiwa merupakan inisiatif dari Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) yang diakomodasi oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satgas COVID-19 dan BNPB.

Moeldoko mengatakan meskipun saat ini pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, tidak menutup kemungkinan permasalahan psikologis sebagai dampak pandemik berkepanjangan masih dialami oleh masyarakat.

“Kehadiran tele-konseling seperti Sejiwa masih sangat dibutuhkan. Inisiatif baik seperti ini harus dilanjutkan,” kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua HIMPSI Seger Handoyo menyampaikan laporan terkait pelaksanaan layanan tele-konseling Sejiwa selama 2 tahun terakhir.

Pada tahun 2021, total sambungan telepon ke Sejiwa mencapai 212.768 atau naik 97 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 107.598 sambungan telepon.

Adapun lebih dari 50 persen topik permasalahan yang banyak diadukan melalui tele-konseling Sejiwa adalah terkait dampak COVID-19 bagi permasalahan keluarga.

Sebanyak 24 persen laporan terkait dengan dampak pandemi pada masalah psikososial dan dampak COVID-19 terhadap lingkungan. Beberapa topik permasalahan lain meliputi dampak pandemi pada masalah di luar keluarga, seperti masalah pekerjaan dan masalah pendidikan.

HIMPSI juga menyampaikan kepada Moeldoko tentang pentingnya pengesahan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, yang saat ini sudah masuk Prolegnas Prioritas 2021, guna memberikan jaminan layanan psikologi yang profesional di seluruh Indonesia.

“Dengan adanya UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, diharapkan mampu meminimalkan malapraktik layanan psikologi yang saat ini kerap terjadi. Selain itu, kami berharap layanan kesehatan jiwa lebih mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Seger.