Pemerintah tandatangani kerja sama dengan Islamic Development Bank

Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan TRSS-2 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh Jawa bagian selatan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan Trans South-South Tahap 2 (TRSS-2).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman yang menandatangani perjanjian kerja sama tersebut mengatakan IsDB akan memberi pembiayaan sebesar 150 juta dolar AS dari total biaya pembangunan TRSS-2 sebesar 450 juta dolar AS melalui perjanjian ini disesuaikan dengan prinsip syariah islam.

"Tujuan dari pembangunan infrastruktur jalan TRSS-2 tersebut adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di seluruh Jawa bagian selatan," kata Luky sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin.

Melalui pengembangan/pembangunan ruas jalan baru sepanjang pantai selatan Pulau Jawa, jalan TRSS-2 dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan pengguna jalan.

Ruas jalan tol yang akan dibangun berlokasi di Jawa Timur dan DI Yogyakarta dengan estimasi panjang sekitar 67,78 km yang meliputi jembatan sepanjang 443,1 m dan akan melewati wilayah Kabupaten Tulungagung, Blitar, Malang, dan Bantul.

Selain dengan IsDB, pembiayaan infrastruktur ini juga dikerjasamakan dengan Bank Pembangunan Asia (ADB), melalui modalitas pendanaan terpisah.

Selanjutnya proses pembangunan jalan dan jembatan tersebut akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Saat ini Indonesia sedang melaksanakan lima proyek kegiatan yang dibiayai oleh IsDB di sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, pertanian, dan perhubungan dengan total nilai lebih dari 1 miliar dolar AS.

Indonesia dan IsDB juga sedang merumuskan Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk periode 2022 – 2025 yang diharapkan dapat mendorong pelaksanaan pembangunan melalui dua pilar, yaitu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan sumber daya manusia.