BRIN: Pengembangan nuklir di Indonesia perlu dukungan kebijakan

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mego Pinandito mengatakan untuk rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia ke depan, diperlukan dukungan naskah kebijakan terkait dengan ketenaganukliran dan suatu pedoman yang jelas.

"Secara khusus, dalam bidang energi nuklir, diperlukan suatu persiapan yang cukup dan dibutuhkan dukungan, baik dukungan kebijakan, sumber daya manusia, dan infrastruktur fasilitas, termasuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam Indonesia, yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar nuklir," kata Mego dalam keterangan yang diakses ANTARA di laman resmi BRIN di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan pengembangan energi nuklir di Indonesia memerlukan persiapan yang matang. Menurut dia, teknologi yang diinginkan adalah teknologi yang paling terbaru dengan efisiensi tinggi (high efficiency) dalam konteks konversi energi serta paling aman di seluruh dunia.

Mego menuturkan saat ini nuklir telah menjadi salah satu energi bersih pilihan dunia dengan adanya kebijakan global dalam perubahan iklim.

"Net Zero Emission (NZE) menjadi hal yang penting, sehingga dicari energi yang dapat meminimalisasi karbon, termasuk pengurangan pembakaran fosil dan memaksimalkan energi baru terbarukan, yang salah satunya opsi penggunaan tenaga nuklir harus dimulai," ujarnya.

Pakar dan pemerhati nuklir Adiwardojo mengatakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), dibutuhkan banyak persiapan, termasuk kajian sistem energi nuklir.

"Jika sudah didukung dengan peraturan dan infrastruktur yang benar, untuk menjamin keberlanjutan, kita harus membuat suatu program kajian untuk itu," tuturnya.

Menurut Adiwardojo, energi nuklir bukan pesaing energi lain, tapi energi nuklir simbiosis dan sinergi dengan energi lain.

Ia menuturkan pembangunan PLTN tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan harus dengan pertimbangan yang matang dan panjang. Selain itu, harus terjamin dari ujung depan bahan bakarnya sampai pengelolaan limbah, tidak bermasalah, dan aman.

Adiwardojo mengatakan untuk mempercepat proses persiapan pembangunan PLTN, perlu dibentuk organisasi pelaksana program energi nuklir (OPPEN) untuk penguatan posisi nasional. Itu akan mendukung peta jalan menuju NZE, dan demi menjaga keamanan pasokan listrik dalam negeri.

Ia menuturkan OPPEN bertanggung jawab atas terlaksananya perizinan, penerapan safeguard, keselamatan dan keamanan, kesiapan infrastruktur nasional untuk energi nuklir, serta memastikan keyakinan dan komitmen investor untuk membangun dan mengoperasikan PLTN.

"Dengan dibentuknya OPPEN, maka sinergi antar pemangku kepentingan akan semakin kuat," katanya.*