Suu Kyi jadi ketua partai

Yangon (ANTARA News/AFP) - Tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi menjadi ketua partai politik, kata juru bicara pada Selasa, saat ia bersiap untuk pemilihan umum sela guna memasuki parlemen Myanmar, yang dikuasai tentara.

Peraih Nobel itu mengambil kendali partai Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD), yang ia bentuk lebih dari dua dasawarsa lalu, sebagai bagian dari keputusan memasuki arus utama politik di tengah perubahan baru di negara itu.

"Menurut kerangka partai kami, Daw Aung San Suu Kyi menjadi ketua NLD," kata juru bicara Nyan Win kepada kantor berita Prancis AFP. Daw adalah istilah penghormatan.

Ia menambahkan bahwa Suu Kyi mengambil kepemimpinan itu dalam pendaftaran resmi, yang dimulai pada akhir tahun lalu dan secara resmi disetujui pada pekan lalu.

Kendati dikurung tentara penguasa Myanmar sebelumnya lebih dari 20 tahun, Suu Kyi sejak lama menjadi tokoh NLD, tetapi peran kepemimpinan dipegang anggota lebih tua, sesuai dengan adat budaya di negara tersebut.

Wanita berusia 66 tahun itu berencana ikut dalam pemilihan umum sela pada 1 April tersebut untuk daerah pemilihan dekat Yangon.

Sejumlah 48 kursi diperebutkan dalam pemungutan suara itu, namun jumlah itu tidak cukup untuk mengancam mayoritas, yang dipegang oleh partai berkuasa. Seperempat dari kursi parlemen juga disediakan untuk tentara.

Hubungan antara pemerintah baru dengan lawan menunjukkan pencairan berarti dalam beberapa bulan belakangan, dengan pembicaraan tingkat tinggi antara mantan jenderal, termasuk presiden, dengan Suu Kyi.

Kepemimpinan baru Myanmar, yang berkuasa setelah pemilihan umum pada 2010, telah melakukan sejumlah gerakan perubahan menjanjikan, tapi keprihatinan Barat menetap atas nasib tahanan politik.

Untuk gerakan rujuknya, Myanmar pada November dihargai dengan menjadi ketua Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2014, meskipun kelompok hak asasi mengatakan tindakan itu terlalu dini.

Negara anggota ASEAN itu melepaskan kesempatan mengetuai ASEAN pada lima tahun lalu akibat tekanan dunia untuk perubahan demokratik.

Myanmar menjadi masalah bagi negara-negara anggota ASEAN yang lebih demokratis.

Selain Myanmar, ASEAN juga beranggotakan Indonesia, Brunei, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Laos dan Vietnam.

Sebagai ketua ASEAN, Myanmar akan diminta berbicara atas nama kelompok dan tuan rumah sejumlah pertemuan, termasuk KTT Asia Timur yang juga beranggotakan Amerika Serikat.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague pada pekan lalu menyambut janji Myanmar melanjutkan perubahan dan membebaskan lagi tahanan politik, dengan menyatakan kemajuan itu, jika berlanjut, menghasilkan hubungan ekonomi dan politik lebih dalam dengan Barat.

Kunjungan dua hari Hague itu adalah yang pertama oleh menteri luar negeri bekas penjajahnya sejak 1955, sebelum tentara mengambil alih kekuasaan di negara dikenal sebagai Birma pada 1962.

Itu dimungkinkan oleh penyerahan kekuasaan pada tahun lalu ke pemerintah warga -meskipun diisi dengan mantan tentara dan didukung tentara- dan serangkaian perubahan politik dan ekonomi sejak saat itu.

Inggris adalah pemberi bantuan terbesar ke Myanmar, kata Departemen Luar Negeri, dan Hague mengumumkan bantuan tambahan setelah pertemuan dengan presiden, jenderal mantan tentara penguasa, di Naypyitaw, ibukota dibangun secara rahasia pada enam tahun lalu.
(B002/Z002)