Pemerintah minta semua pihak di Aceh manahan diri

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mengharapkan semua pihak di Aceh bisa menahan diri antara lain melalui upaya bersama menjaga kedamaian sehingga aksi kekerasan serta upaya perusakan fasilitas umum tidak tidak terjadi lagi.

Menko Polhukam Djoko Suyanto di kompleks Istana Presiden di Jakarta Selasa mengatakan, aksi kekerasan berupa penembakan oleh pihak yang tidak dikenal beberapa waktu terakhir ini di Aceh menjadi perhatian dan keprihatinan yang mendalam bagi pemerintah khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bapak Presiden juga memberikan perhatian yang mendalam terhadap sekelompok orang yang (tindakannya-red) tidak pada tempatnya, kita mengharapkan tidak terjadi. Saya ingin proses damai, Aceh yang damai selama lima tahun ini menjadi terkoyak karena perbuatan kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Pasti kepolisian sekarang sedang bekerja untuk mencari siapa yang melakukannya," kata Djoko.

Meski terjadi sejumlah penembakan oleh orang yang tidak dikenal, Djoko mengatakan tidak ada peningkatan status keamanan di Aceh. Polisi dan TNI bekerja maksimal untuk memberikan rasa aman pada masyarakat.

Mengenai perkiraan bahwa aksi-aksi penembakan dan pengrusakan di Aceh terkait menjelang pilkada, Djoko mengatakan pihaknya bersama kementerian dalam negeri, Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu terus memantau perkembangan yang terjadi di Aceh.

"Intinya demokrasi itu mengakomodir yang ada, ada partai lokal, nasional, yang ikut harus bersama dalam proses demokratisasi. Kebersamaan dalam ikut proses menentukan pilihan kepala daerahnya masing-masing kan harus diwadahi, untuk mewujudkan proses demokrasi yang baik," kata Djoko.

Menko Polhukam menekankan, hal yang penting dilakukan di Aceh adalah semua komponen di Aceh menjaga suasana menjelang pilkada sehingga kehidupan masyarakat dan kepentingan umum tidak terganggu.

"Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah seluruh keluarga besar rakyat Aceh di sana untuk menjaga. Untuk tidak kembali ke masa lalu terjadi perusakan fasilitas umum, perusakan kepentingan orang yang lebih banyak, listrik itu kan kepentingan orang banyak, janganlah kita mengorbankan kepentingan kelompok dan pribadi mengorbankan kepentingan masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari, usia menghadiri pelantikan Albert Hasibuan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, mengatakan bahwa sejauh ini belum ada perubahan mengenai jadwal pilkada Gubernur Aceh walaupun sejumlah peristiwa terjadi di provinsi tersebut.

"Kita tidak tau lah, itu kan dari versi keamanan. Tapi kalau dari versi kita sampai hari ini masih berjalan seperti biasa," katanya.

Ia mengatakan belum ada alasan untuk menunda atau mengubah jadwal termasuk pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur. Namun demikian ia mengatakan pihaknya bersama unsur terkait terus mengamati perkembangan di Aceh.

Hafiz mengatakan ada empat unsur yang bisa membuat pilkada ditunda atau diundur.

"Kalau dalam Undang-Undang dan peraturan pemerintah itu katakan ada empat, pertama bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan gangguan lain. Nah gangguan lain ini yang tafsirnya bisa macam-macam Tapi di KPU selama ini bikin peraturan yang dimaksud gangguan lain itu soal anggaran," kata Hafiz.

Ia menambahkan,"Sampai hari ini kita seperti itu melihatnya. KPU belum punya alasan yang kuat untuk melakukan perubahan. Tergantung perkembangan nanti seperti apa."

(P008/E001)