Tuntutan untuk dilakukan audit disampaikan di hadapan seluruh pihak pengelola dan pihak yayasan Unsulbar oleh sejumlah perwakilan mahasiswa yang ditunjuk sebagai juru bicara di Majene, Senin, dengan harapan pihak kampus segera mengabulkan permintaan mahasiswa.
Firman, perwakilan mahasiswa Unsulbar mengatakan, sejak 2008, pihak pengelola keuangan Unsulbar setidaknya telah menerima uang dari pembayaran SPP mahasiswa sebesar Rp7 miliar lebih, namun hingga saat ini mahasiswa belum pernah merasakan dampaknya.
"Setidaknya, ada peningkatan yang dilakukan pengelola keuangan dengan uang miliaran rupiah yang telah diserahkan kepada pihak kampus, jangankan fasilitas bangunan, pembayaran honor kepada sebagian besar dosen dan staf Unsulbar saja selalu tersendat sejak 2008 hingga sekarang," ungkapnya.
Menurut dia, biaya yang dikelola tersebut belum termasuk subsidi atau sumbangan yang diserahkan oleh lima pemerintah kabupaten di Sulbar dan Pemprov Sulbar yang juga telah berkomitmen memajukan Unsulbar dengan memberikan dukungan anggaran melalui APBD setiap tahun.
Bahkan, sumbangan yang telah diserahkan Pemprov Sulbar telah mencapai Rp5 miliar, disalurkan kepada pengelola keuangan Unsulbar secara bertahap sejak tahun 2010 hingga 2011. Belum termasuk sumbangan tiap kabupaten yang juga telah berkomitmen akan mengalokasikan anggaran guna mempercepat pembangunan Unsulbar.
"Sangat kami sayangkan, seharusnya ada langkah maju yang bisa kami rasakan dengan kewajiban pembayaran yang kami keluarkan selama ini. Namun buktinya, kampus yang mengelola sekitar 4.000 mahasiswa itu hanya dilengkapi 10 ruangan kelas," ungkap mahasiswa.
Menanggapi paparan mahasiswa, Bendahara Umum Unsulbar, Saggaf Katta mengatakan, usulan audit itu bisa saja dilakukan jika ada persetujuan dari ketua yayasan Unsulbar yang merupakan pemegang kebijakan tertinggi atas pengelolaan keuangan.
Terkait dugaan dan usulan mahasiswa, dia mengaku pihaknya dalam mengelola keuangan telah mengalokasikan seluruh kebutuhan yang diharapkan mahasiswa, namun masih terdapat banyak kendala teknis yang mengakibatkan pembangunan Unsulbar untuk sementara masih terhambat.
"Beberapa aset berupa tanah yang dimiliki Unsulbar masih bersengketa dengan pihak lain sehingga pembangunan yang kita rencanakan belum bisa terlaksana. Hal itu menunjukkan bahwa anggaran yang kami kelola tetap tersalurkan namun belum bisa terealisasikan," jelasnya.
Saggaf juga mengaku, anggaran yang diterima baik dari mahasiswa maupun sumbangan dari pihak ke tiga telah dimaksimalkan melengkapi fasilitas, di antaranya pengadaan beberapa unit mobil kampus untuk menunjang operasional dan mobilitas tenaga pengajar. (AAT/F003)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2012
