Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta laporan menteri-menterinya mengenai kondisi perusahaan minyak milik negara PT Pertamina (Persero). Meneg BUMN Sugiharto usai sidang kabinet terbatas di kantor Kepresidenan di Jakarta, Jumat, mengatakan dalam sidang itu Presiden meminta laporan darinya selaku Meneg BUMN yang bertanggungjawab terhadap Pertamina dan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro selaku regulator. Permintaan Presiden mengenai soal Pertamina ini merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden beberapa waktu lalu yang menginginkan agar dilakukan perubahan total terhadap Pertamina. Dikatakan Sugiharto, dirinya menjelaskan lima hal yang harus dilakukan Pertamina, pertama, adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas Pertamina. Produksi Pertamina, lanjutnya, belakangan ini mengalami penurunan secara signifikan hanya 30-40 ribu barel per hari atau lebih kecil dibanding yang diperoleh perusahaan asing yang mengelola sumber minyak disini yang mencapai sekitar 100 ribu barel. Kedua, meningkatkan komunikasi dengan pemerintah agar lebih transparan untuk mengurangi atau mencegah munculnya masalah seperti kasus kekurangan stok BBM di beberapa daerah pada tahun 2005 lalu. "Masalah ini timbul akibat dari sistem komunikasi internal Pertamina yang belum bisa diwujudkan lebih transparan dan akuntabel, akibatnya tentu ada keterlambatan laporan," katanya. Sugiharto juga mencontohkan belum adanya persetujuan tentang RKP (Rencana Kerja Perusahaan) Pertamina 2006 padahal batas waktu 31 Januari sudah terlewati. Ketiga adalah meningkatkan daya saing Pertamina baik di domestik maupun luar negeri. Hal ini, penting mengingat sejumlah perusahaan minyak asing sudah beroperasi di dalam negeri seperti Petronas dan Shell. Keempat adalah proses restrukturisasi perusahaan yang dilakukan Pertamina yang sudah berjalan beberapa tahun namun terjadi perlambatan dalam dua tahun terakhir. Kelima mengenai masalah kerjasama Pertamina dengan para kontraktor-kontraktor luar negeri, seperti perkembangan kasus blok Cepu dan lain-lain. Menurut Sugiharto, Pertamina pada tahun 2006 ditargetkan menyisihkan dividen sebesar Rp15,5 triliun atau hampir 50 persen dari target dividen BUMN secara keseluruhan. "Jadi kegagalan Kementrian BUMN sangat juga tergantung bilamana Pertamina gagal membukukan keuntungan sehingga dividen yang disetorkan kepada APBN itu kurang dari Rp15,5 triliun sehingga Presiden dan para menteri ekonomi sangat concern memantau," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
