"Sampai saat ini kinerja satgas itu tidak pernah dilaporkan secara transparan dan utuh kepada publik. Tak ada laporan secara detil dan transparan, baik soal penyelesaian kasus, maupun penggunaan anggaran negara," ujarnya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, kalau hasil kerja satgas itu hanya data TKI yang terkena vonis mati, maka seharusnya data seperti itu sudah ada di kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, bahkan Kemenkumham dan kepolisian.
Ditegaskannya bahwa TKI butuh kehadiran negara sebagai pelindung dan bukan sebagai bagian dari mafia gurita TKI yang menjadi bagian dari pelaku siklus kekerasan serta diskriminasi atas mereka.
"Seribu satgas TKI dibentuk, tanpa ada `political will, good and clean governance` hasilnya bisa dipastikan sekedar pencitraan," ujarnya.
Lebih lanjut Rieke mengatakan bahwa sejak awal dirinya tidak mendukung adanya satgas TKI itu karena sudah ada terlalu banyak satgas di republik ini.
Dia memandang banyaknya keberadaan satgas-satgas itu seperti Indonesia yang menuju negara ad hoc.
Karenanya, ia mengusulkan agar solusi persoalan TKI ini adalah dengan mengefektifkan dan memaksimalkan kerja kementerian yang sudah ada saja dan selanjutnya dibangun koordinasi "one country one team" antarkementrian dan lembaga.
Disamping itu penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten dengan diiringi pemberian "punish and reward" terhadap pejabat-pejabat negara di kementerian dan lembaga terkait (BNP2TKI).
"Kalau menteri tidak bisa kerja dan melakukan penyimpangan, tentu tidak bisa dipertahankan. Tidak bisa pula dipertahankan dengan pertimbangan kepentingan koalisi SBY," ujarnya. (D011)
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2012
