"Subsidi pupuk bagi petani perlu ditinjau ulang. Karena dengan ada subsidi, petani tetap kesulitan mendapatkan pupuk. Lagi pula, petani mendapatkan pupuk tidak pada musim tanam," kata Wan kepada ANTARA News di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.
Ia juga menyatakan, subsidi pupuk juga tidak menjamin pemerataan pupuk bagi petani.
"Saya melihat tidak menjamin sama sekali adanya pemerataan. Saya bahkan menilai, subsidi pupuk itu dihapus saja," kata politisi dari PPP itu.
Ia menyebutkan, seharusnya pemerintah mensubsidi hasil-hasil produksi petani.
"Seperti subsidi beras oleh pemerintah. Dengan subsidi itu, petani bisa mendapatkan kepastian menjual hasil pertaniannya dan Bulog bisa menyalurkan beras kepada masyarakat," kata Wan Abubakar.
Selain itu, subsidi pupuk juga banyak mengalami masalah seperti permainan para penyalur dan agen, harga yang melebihi Harga Enceran Tertinggi (HET).
"Permainan pupuk sangat kental dan rentan dari berbagai sisi, penyaluran. Siapa yang bisa menjamin harga yang sampai ke petani sama seperti yang ditetapkan," kata Wan. (Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2012
