Konflik tanah paling marak terjadi di Bengkulu

Kami mengingatkan kepada Pemprov Bengkulu, dengan predikat konflik lahan tertinggi di Indonesia itu, sebaiknya pemberian izin HGU dievaluasi kembali dan petani diberikan harapan untuk hidup.

Bengkulu (ANTARA News) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) di Bengkulu mencatat, konflik lahan pertanahan tahun 2011 tertinggi di Provinsi Bengkulu, baru diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah dan Lampung.

Petani korban konflik tanah di Bengkulu 2011 mencapai 38 orang dijebloskan ke penjara, di Sulawesi Tengah 20 orang dan Provinsi Lampung 14 orang, kata Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bengkulu Zenzi Suhedi, Senin.

Ia menjelaskan, sengketa lahan pertanahan di Provinsi Bengkulu antara lain terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengan, Bengkulu Utara, dan Kabupaten Seluma.

Konflik lahan terjadi di Bengkulu yaitu antara perusahaan dan masyarakat diantaranya PT. SIL, PTPN VII, PT. Bio Nusantara, PT. DPM, PT. SBA, hingga kini belum menemukan jalan keluar.

"Kami mengingatkan kepada Pemprov Bengkulu, dengan predikat konflik lahan tertinggi di Indonesia itu, sebaiknya pemberian izin HGU dievaluasi kembali dan petani diberikan harapan untuk hidup," katanya.

Ia mengkhawatirkan, jika rakyat selalu terjepit dan menjadi bulan-bulanan kekerasan seperti selama ini akan berbalik membuat rakyat gelap mata dan terjadi konflik horizontal.

Dampak semua itu, nantinya kembali pada masyarakat itu sendiri yang harus berhadapan dengan hukum, sementara masyarkat hingga saat ini sebagian besar banyak masih buta hukum.

Di Bengkulu sudah terjadi puluhan konflik agraria antara petani dan perusahaan perkebunan yang mengakibatkan ribuan petani kehilangan wilayah kelola agraria. Dampaknya, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas, dan bunuh diri dengan motif kemiskinan.

Padahal mereka lebih dulu tinggal di areal yang mereka garap sejak zaman nenek moyang, tiba-tiba masuk perusahaan baru dengan segala kelengakapan izin, sehingga masyarakat itu pun tersingkir.

Lebih lanjut dijelaskannya, ternyata akar permasalahannya adalah dampak dari pemerintah tidak memiliki konsep pemecahan masalah secara menyeluruh dan lebih cenderung pada posisi merelakan hilang jasa masyarakat beberapa tahun.

"Kita lebih cenderung melakukan jalur diplomasi untuk mendampingi petani. Dan sekarang kami bersama tujuh petani sedang menghadap ke komisi II DPR RI menyampaikan persoalan konflik agraria yang dihadapi ratusan petani di Kabupaten Benteng, Bengkulu, Utara dan Seluma,"kata Zenzi.

Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anuar Dali mengatakan, konfilik lahan antara perusahaan (PT SIL) dengan masyarakat setempat dalam tahap penyelesaian, dengan melibatkan ratusan warga pada enam desa dalam Kecamatan Seluma Timur setempat.