Pemerintah Daerah diminta segera data tenaga honorer

Banda Aceh (ANTARA) - Menpan-RB telah menyurati pemerintah daerah seluruh Indonesia, termasuk Pemerintah Aceh, agar segera mendata tenaga honorer yang memenuhi syarat untuk diberi kesempatan mengikuti calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kata Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Muhammad Iswanto di Banda Aceh.

Iswanto di Aceh, Jumat, mengatakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang ASN menyebutkan, pegawai non PNS atau honorer yang masa kerjanya paling lama lima tahun dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan dalam peraturan pemerintah.

Iswanto menjelaskan pendataan para honorer untuk diikutsertakan seleksi pengangkatan PPPK tidak terlepas dari upaya Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang menyuarakan mempertahankan keberadaan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Aceh dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2022 di Bali awal Mei lalu.

“Dalam rapat tersebut Pak Gubernur menyampaikan, terkait dengan penghapusan tenaga kontrak pada pemerintah daerah yang wewenangnya di bawah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar ditemukan solusi lain yang tidak merugikan para tenaga kontrak,” kata Iswanto.

Baca juga: DPRD Kepri minta pemprov siapkan skema penghapusan tenaga honorer

Lebih lanjut Iswanto juga menjelaskan upaya Gubernur Nova memperjuangkan keberadaan tenaga kontrak telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu.

Dalam banyak forum rapat dengan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Gubernur disebut telah memerintahkan agar ditemukan solusi terkait nasib tenaga kontrak.

“Pak Gubernur juga telah memerintahkan kepala SKPA terkait, seperti Kepala Biro Hukum dan Kepala Badan Kepegawaian Aceh (BKA) agar segera mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung perpanjangan ini dan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat,” kata Iswanto.

Baca juga: Wakil Ketua MPR minta pemerintah kaji ulang penghapusan honorer