Masyarakat Pulau Sembilan Kotabaru dambakan internet

Kotabaru (ANTARA) - Masyarakat Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan mendambakan layanan internet guna memudahkan komunikasi dan transaksi usaha.

Wakil Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengemukakan masalah tersebut usai mengunjungi stan produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Setdakab Kotabaru, dilaporkan Jumat.

Dikatakan, sudah sejak lama masyarakat yang tinggal di Pulau Sembilan atau kawasan pesisir Laut Jawa (Laut Indonesia) hingga saat ini belum bisa menikmati layanan internet secara maksimal.

Pasalnya Kecamatan Pulau Sembilan hingga kini belum memiliki Base Transceiver Station (BTS) sebagai sarana telekomunikasi, dan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel ternyata daerah kepulauan tersebut merupakan kategori "blank spot" (kawasan yang tak bisa terhubungksn internet).

Salah seorang warga Pulau Sembilan Gisman memaparkan selama ini fasilitas jaringan untuk mengakses agar bisa komunkasi belum juga bisa mereka nikmati. "Kami akui memang Pulau Sembilan bisa dikatakan jauh dari sentral karena jaraknya juga cukup terpencil dan berharap bisa menikmati layanan internet agar informasi secara digital mampu terpenuhi dengan baik," paparnya.

Ia berharap, dengan adanya fasilitas telekomunikasi, selain akan membantu sektor pendidikan, jaringan itu tentu juga mampu memperlancar kegiatan memasarkan usaha mereka.

"Jujur saja, di daerah kami itu sulit mengakses internet, apalagi SMA yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan sampai saat ini masih susah mendapatkan sinyal, contohnya ujian sekolah memaksa penggunaan jaringan, otomatis mereka harus ke desa seberang," jelas Gisman.

Dia menginginkan pulau yang cukup jauh dari sentral perkotaan juga dapat setara seperti kecamatan lainnya di Kotabaru. "Pulau Sembilan Kotabaru ini jangan juga dianggap terlalu jauh atau terpencil, kami berusaha ingin menjadi kecamatan yang maju," harapnya.

Menanggapi itu, wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu tersebut meminta Pemkab setempat bisa menghibahkan sebidang tanah untuk bisa mendirikan/membangun satu unit BTS agar akses jaringan internet dapat dinikmati warga Pulau Sembilan secara maksimal.

"Tahun 2018 silam saya pernah mendorong Pemkab Kotabaru untuk memberikan tanah untuk dipasang BTS supaya daerah tersebut tidak ketinggalan teknologi dan informasi penting," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar itu.

Terlebih, jaringan internet di Kecamatan Pulau Sembilan hanya bisa diakses di satu wilayah saja yakni terdapat di Pulau Marabatuan.

"Ini menjadi perhatian kami di DPRD dan DPR RI yang jelas terus diperjuangkan oleh kami sebagaimana Pemkab Kotabaru bisa merealisasikannya supaya blank spot seperti Pulau Sembilan bisa terakses dengan baik," katanya.

Seiring gencarnya promosi Smart Kampung, dia menegaskan agar setidaknya Pemkab setempat bisa segera memfasilitasi keinginan warga yang diakui sudah puluhan tahun belum bisa menikmati jaringan internet.

"Sekarang penggunaan teknologi tak hanya sebagai akses pendidikan saja melainkan cakupannya sudah luas, contohnya saja peningkatan sektor pemulihan perekonomian dalam menjualkan produk UMKM melalui akses internet dan harus didukung pemerintah, apakah kabupaten, provinsi bahkan pusat karena dananya dari APBN," urainya.

Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor mengungkapkan ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penyediaan BTS melalui koordinasi Diskominfo dan Kemen Kominfo RI.

"Tahun 2023 sudah kami usulkan ke APBN yang tidak masuk dalam daftar tetapi ada komitmen dari dua provider ternama yang rencananya dibangun di beberapa daerah terpencil dan menjadi skala prioritas mereka karena pengguna smartphone di Kalsel tercatat cukup tinggi," bebernya.

Dengan adanya BTS, lanjut Ariadi, tak hanya memudahkan akses dalam mempromosikan sektor pariwisata melainkan dapat menumbuhkan masa lama mengenyam pendidikan.

"Tentu hal positif yang didapatkan oleh mereka adalah mengenal lebih jauh tentang teknologi dan ini menjadi perhatian pemerintah," imbuhnya.

Kendati apabila tak masuk daftar dari Kemen Kominfo RI akan diusulkan melalui alokasi anggaran APBD Pemprov Kalsel.

"Kalau tidak dianggarkan di APBN, maka akan kita diusahakan melalui APBD," tutupnya.***1***