Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upacara bendera di bawah laut dalam memperingati Hari Lahir Pancasila sekaligus meningkatkan kemampuan penyelaman bagi para aparat pengawasan sumber daya kelautan nasional.
“Upacara bawah laut ini merupakan pesan bahwa KKP tidak hanya hadir dalam pengawasan kapal perikanan saja, melainkan juga hadir dalam pengawasan sumber daya yang ada di bawah laut,” kata Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam rilis di Jakarta, Jumat.
Adin menuturkan upacara pengibaran bendera di bawah laut ini diikuti oleh 20 personil yang terdiri dari 2 orang Pengawas Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2 orang Awak Kapal Pengawas, serta 16 orang Pengawas Perikanan dan polisi khusus PWP3K dengan melibatkan pelatih sekolah penyelaman berlisensi Scuba School International (SSI) di Bali.
Baca juga: KKP percepat perizinan, ekspor ikan Maluku hanya butuh tiga hari
Ia mengungkapkan, aktivitas yang telah dilakukan pada 1 Januari 2022 itu dilakukan di salah satu lokasi bangkai kapal terbesar di Indonesia yaitu USS Liberty Wreck di Bali, agar kemampuan pengawasan terhadap Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) serta terumbu karang para personil semakin terasah.
Adin menjelaskan bahwa selama ini masih banyak lokasi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang belum teridentifikasi.
Selain itu, ujar dia, penjarahan dan pencurian terhadap BMKT juga diyakini cukup banyak terjadi.
Merujuk pada data Penelitian dan Pengembangan KKP, hingga saat ini baru 20 persen lokasi BMKT yang telah diverifikasi dan hanya 3 persen yang dieksplorasi dengan nilai ekonomi berkisar antara 80 ribu – 18 juta dolar AS.
“BMKT ini bernilai kompleks, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga sejarah dan ilmu pengetahuan. Untuk itu, kemampuan pengawasan bawah laut menjadi penting untuk terus digenjot,” tegas Adin.
Baca juga: KKP latih 600 nelayan dukung program prioritas kelautan nasional
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menyebutkan pentingnya peningkatan kapasitas petugas di lapangan dalam menyukseskan program terobosan Ekonomi Biru yang tengah digenjot KKP saat ini.
Prinsip ekonomi biru ini dikenal lebih mengedepankan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, sehingga membutuhkan kemampuan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan ekologi benar-benar terjaga.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022