Tjahjo sesalkan protes dan gertak PM Papua Nugini

Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang TNI AU mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah dirgantara NKRI.

Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyayangkan sikap Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, yang memprotes dan mengertak pemerintah Indonesia terkait dengan patroli udara TNI AU terhadap pesawat-pesawat Papua Nugini.

Tjahjo kepada ANTARA News di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa patroli udara TNI AU terhadap pesawat penumpang Papua Nugini yang melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu sudah sesuai dengan prosedur tetap (protap) internasional.

"Pemerintah RI jangan kalah gertak. Dan, Papua Nugini tidak bisa seenaknya menggertak Republik Indonesia karena TNI AU berhak menjaga kedaulatan wilayah NKRI-nya," kata anggota Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan itu.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu juga meminta Kementerian Luar Negeri segera merespons gertakan yang dilontarkan PM O'Neill itu. "Saya kira cukup Jubir Kemlu saja yang mengomentari gertak Perdana Menteri Papua Nugini tersebut. Apa pun harga diri kehormatan Indonesia harus tetap kita jaga," kata Tjahjo menandaskan.

Ditegaskan oleh Tjahjo, apa pun yang dilakukan oleh TNI AU sudah benar, dan sudah sesuai prosedur. "Harus ada ancaman balik. Kalau Papua Nugini akan mengusir Dubes RI, ya, kita usir juga Duta Besar Papua Nugini di Indonesia," katanya menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, menilai sikap Perdana Menteri Papua Nugini yang akan mengusir Dubes RI itu berlebihan dan over acting.

"Sudah menjadi tugas patroli penerbang-penerbang TNI AU mendeteksi dan mengecek pesawat-pesawat yang melintas di wilayah dirgantara NKRI. Apalagi pesawat itu dikategorikan sebagai pesawat 'tidak dikenal' atau 'ragu-ragu dikenal'," kata Tubagus Hasanuddin.

Oleh karena itu, sambung purnawirawan TNI tersebut, tak ada yang salah dari patroli-patroli TNI AU.

"Itu merupakan prosedur yang layak di mana pun di semua negara berdaulat. Kalau PM Papua Nugini tidak bersedia menerima penjelasan resmi pemerintah RI, saya menyarankan agar segera putuskan hubungan diplomatik dengan Papua Nugini," pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (Zul)

19 Januari 2012

Memang kalua ada persoalan/masalah perbatasan Pemerintah terkesan diam/tidak bisa berbuat apa-apa, coba kita lihat pengalaman sebelumnya dengan Malesia, apa yang dilakukan Pemerintah? jadi yang sekarangpun demikian. ya sebagai rakyat makanya pilih pemimpin yang Tegas dan Berani untuk membela Negara.

0 0 Balas LaporkanHapus
8 Januari 2012

Ssst Pemr SBY yg makin tak populer minta bantuan PNG agar terjadi peristiwa ini. Pemerintah tau bahwa peristiwa ini akan mengundang simpati rakyat.Jadi popularitas SBY kan terkatrol lagi. He he, teori konspirasi nih ye!

0 0 Balas LaporkanHapus
7 Januari 2012

ini perlu ada pimpinan yang tegas dan berani, siapa yang dibelakang PNG, entah itu Australia atau USA kita gak usah ketakutan.

0 0 Balas LaporkanHapus