"Kami mendukung gagasan kerja sama maritim ASEAN, tapi lebih baik jika kita lebih dahulu menyiapkan strategi maritim agar tidak mendapatkan kerugian di kawasan tersebut," ujar Paonganan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.
Ketika menanggapi rencana kerja sama maritim negara ASEAN di Kamboja (10-12 Januari 2012), Paonganan mengatakan, seharusnya pemerintah konsen dahulu susun "grand strategi" maritim.
Doktor ilmu kelautan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu mengatakan, Indonesia menjadi pintu utama maritim di kawasan ASEAN maupun dunia, karena posisi geostrategis serta keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
"Indonesia seharusnya menjadi pengatur lalu lintas pelayaran dunia, bukan negara lain," terangnya.
Dia mengungkapkan, kerja sama maritim ini baru 'fair' jika Indonesia sudah punya pelabuhan sekelas Singapura dan Malaysia. Tanpa itu bangsa Indonesia hanya jadi penyokong kemajuan dan "income" sektor maritim negara lain.
Sementara itu, Wakil Direktur Eksekutif IMI, M Zulficar Moctar, menambahkan dari sisi minat pemeritah soal kerja sama maritim negara anggota ASEAN suatu kemajuan. Sebab, selama ini tidak ada semangat kemaritiman di pemerintahan.
"Ini suatu kemajuan, tapi yang perlu diingat kerja sama maritim negara-negara ASEAN ini perlu dikawal agar tidak melenceng," terangnya.
Menurut Zulficar, indikator kerja sama maritim negara ASEAN perlu diformulasikan dengan kuat agar dapat menjawab persoalan kemaritiman yang selama ini tanpa ada solusi yang baik.
"Seperti kasus nelayan ditangkap di perbatasan, pencemaran laut, ilegal fishing. Berbagai kasus yang tidak pernah diselesaikan, ini perlu didorong," ujarnya.(*)
Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
