PPP inginkan besaran ambang batas parlemen 2,5 persen

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menginginkan agar besaran ambang batas parlemen (DPR) 2,5 persen pada pemilu 2014 karena angka itu dinilainya paling akomodatif dan ideal.

"Menaikkan ambang batas, hanya akan mengingkari suara-suara yang beragam dari puluhan juta rakyat Indonesia," katanya dalam pidato tertulisnya pada Peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-39 PPP, di Jakarta, Kamis.

Menyikapi perkembangan pembahasan RUU tentang Pemilu, kata Suryadharma, PPP menekankan perlunya kembali pemerintah dan penyelenggara pemilu memastikan tidak satupun warga negara Indonesia kehilangan hak pilihnya karena tidak tercatat dalam daftar pemilih, tidak memiliki atau tidak bisa menggunakan kartu identitas.

Di samping itu, PPP terus berupaya menjaga amanat rakyat dengan memastikan agar setiap suara yang telah diberikan dalam pemilu tidak terbuang sia-sia, sehingga dapat diwujudkan dalam bentuk kursi parlemen.

"Inilah sesungguhnya yang memotivasi perjuangan PPP agar ambang batas parlemen tidak terlalu tinggi yang justru menyebabkan hilangnya jutaan suara. Menghilangkan suara rakyat yang diberikan dalam pemilu, kemudian membaginya secara proporsional kepada partai-partai yang lolos ke parlemen, adalah pengingkaran terhadap hak asasi berdemokrasi dan pembelokan terhadap aspirasi yang sah," kata pria yang kini menjabat menteri agama itu.

Suryadharma mengatakan, PPP juga terus mendalami kemungkinan, untuk menggunakan ambang batas yang ada sebagai persyaratan pencalonan presiden. Dengan demikian, rakyat memiliki lebih banyak pilihan, dan tidak tersandera pada pilihan sejumlah partai politik dominan, yang kadang memunculkan figur-figur yang belum tentu sesuai dengan kehendak mayoritas.

Tentang sistem pemilu, PPP menegaskan sikapnya untuk tetap meneguhkan dan menyempurnakan sistem proporsional terbuka. "Sistem tersebut memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada rakyat untuk memilih siapa wakil yang dikehendakinya. Mengembalikan pemilu kepada sistem proporsional tertutup hanya akan mereduksi kebebasan dan interaksi rakyat dengan wakilnya." katanya.

Suryadharma menegaskan, pembangunan ekonomi pada 2011 mencatatkan perkembangan yang menggembirakan ditinjau dari berbagai aspek, yaitu tingginya pertumbuhan ekonomi, stabilitas nilai tukar rupiah yang terjaga, angka inflasi 3,74 persen yang merupakan inflasi terendah sepanjang sejarah, serta kinerja neraca pembayaran yang membukukan surplus yang cukup besar.

PPP juga memberikan apresiasi kepada pemerintah di mana BPS melaporkan terjadinya penurunan jumlah penduduk miskin hingga September 2011 menjadi 29,89 juta orang dari sebelumnya pada bulan Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang.

"Meski penduduk miskin terus menurun, namun yang perlu didalami adalah, seberapa besar kenaikan tingkat kesejahteraan dari mereka-mereka yang 'naik kelas' menjadi tidak miskin, mengingat jumlah rumah tangga Sasaran dalam penyeluran Beras untuk Rakyat Miskin relatif tidak mengalami penurunan," katanya.

PPP juga mencatat realisasi penyerapan anggaran yang lambat dan menumpuk di akhir tahun sangat merugikan upaya penggunaan anggaran negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Karenanya, keterlambatan penyerapan anggaran yang selalu berulang harus segera diperbaiki, antara lain dengan terus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih efektif, akuntabel dan berintegritas," ujarnya.

Harlah Ke-39 PPP itu bertemakan "PPP Berjihad Membangun Indonesia Sejahtera dan Mandiri". Tema tersebut dipilih karena perjuangan membutuhkan kesungguhan, bukan kepura-kepuraan. Dengan "berjihad", maka PPP mengerahkan segenap daya dan upaya yang dimilikinya, ribuan anggota parlemen di seluruh tingkatan dari Aceh sampai Papua, yang memiliki kehandalan dan kekayaan pengalaman dalam mengatasi berbagai masalah, demikian Suryadharma Ali.(*)