Presiden minta Menlu komunikasi dengan Irak

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk berkomunikasi dengan pemerintah Irak pascapenarikan pasukan Amerika Serikat dari negara itu.

Dalam konferensi pers usai rapat kabinet terbatas membahas kondisi global terkini di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan komunikasi tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui masa depan hubungan Indonesia-Irak setelah ditariknya pasukan AS dari Irak.

"Ini menyangkut penugasan duta besar kita yang akan ditempatkan di Irak," ujar Djoko.

Selain itu, Djoko menjelaskan, Menlu juga diminta oleh Presiden untuk berkomunikasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) guna membahas kondisi Irak yang belum stabil sepeninggal pasukan AS.

Yaman

Selain masalah Irak, Presiden Yudhoyono juga meminta Menlu untuk terus mencermati situasi di Yaman karena banyak Warga Negara Indonesia (WNI) yang menuntut ilmu di pesantren di Yaman.

Menurut Djoko, perwakilan Indonesia di Yaman berupaya untuk terus membujuk para WNI yang berada di Yaman untuk pulang karena sebagian besar dari mereka tidak ingin kembali ke tanah air.

Saat ini, baru lima WNI yang berhasil dibujuk untuk pulang ke Indonesia demi keselamatan mereka dan sedang menunggu proses kepulangan.

"Ini membutuhkan proses intens karena sebagian besar dari mereka tidak ingin kembali ke tanah air. Kementerian Luar Negeri tetap mengupayakan keselamatan warga negara Indonesia dapat dikelola dengan baik," kata Djoko.

Presiden dalam rapat kabinet terbatas dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan jajaran Kemko Polhukam itu juga meminta Menlu untuk mengamati situasi di semenanjung Korea pasca meninggalnya Kim Jong Il yang digantikan oleh putranya yang masih sangat muda, Kim Jong Un.

Pengamatan di semenanjung Korea itu, menurut Djoko, menjadi penting menjelang konferensi tingkat tinggi tentang nuklir yang akan diselenggarakan di Korea Selatan pada Maret 2012.

Menlu dalam rapat kabinet terbatas tersebut melaporkan jadwal pemilihan umum di beberapa negara dunia yang diperkirakan bisa mempengaruhi kebijakan negara-negara tersebut terhadap Indonesia.

(T.D013/A011)