Wapres: Keberhasilan pembangunan Papua ditentukan keamanan kondusif

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menekankan kondisi keamanan yang kondusif turut menjadi penentu dalam keberhasilan percepatan pembangunan di Tanah Papua.

"Kunci keberhasilan pembangunan Tanah Papua juga ditentukan situasi keamanan kondusif. Saya telah menginstruksikan aparat TNI, Polri untuk menggunakan pendekatan yang humanis, mengedepankan upaya dialogis, dan tanpa menggunakan kekerasan. Jangan kitong baku hantam sendiri," kata Wapres dalam sambutannya di acara Deklarasi Damai Papua secara daring dari Jakarta, Rabu.

Deklarasi Damai Papua digelar oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, yang diperingati pada 1 Juni.

Sambutan dan arahan Wapres tersebut disaksikan warga Papua yang mengikuti acara Deklarasi dengan sangat antusias melalui konferensi video di Lapangan Pendidikan, Wamena.

Ma'ruf Amin berterima kasih kepada LMA Papua yang telah menginisiasi acara Deklarasi tersebut. Dia juga mengapresiasi tokoh adat dan kepala suku dari berbagai wilayah adat se-Papua yang turut hadir dalam acara tersebut.

"Saudara sekalian telah konsisten merawat kesepakatan bangsa kita, bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," tambahnya.

Dia meyakini percepatan pembangunan Papua akan segera terwujud karena tokoh adat dan seluruh elemen local champion orang asli Papua (OAP) siap bahu-membahu dan berpartisipasi aktif membangun Tanah Papua.

"Izakod bekai izakod kai, satu hati satu tujuan," tegasnya.

Dia juga menekankan upaya menggelorakan perdamaian dan semangat persatuan di Tanah Papua yang sejalan dengan komitmen Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan afirmatif.

Salah satunya, berkaitan dengan terbitnya perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan beberapa hal pokok.

Sejumlah hal itu ialah penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten dan kota, penambahan transfer dana otsus Papua menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum, serta ketentuan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diangkat tanpa melalui mekanisme pemilihan umum dengan kuota 25 persen.

Menurut Wapres, Pemerintah telah menyiapkan panduan agar pembangunan otsus Papua berjalan selaras, baik aspek kelembagaan maupun aspek anggaran.

Pemerintah juga sedang merumuskan rancangan peraturan presiden (perpres) tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP), yang kedua hal itu dipimpin langsung oleh Wapres.

Mengakhiri sambutannya, dia berharap Deklarasi Damai Papua menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendorong percepatan pembangunan Papua.

"Papua, sa cinta ko. Torang Hebat. Papua kam tra Kosong. Torang Bisa. Kalo ko bisa, sa juga bisa lebih baik," ujar Wapres.