MK : anggota KPU tidak boleh aktif di parpol

Jakarta (ANTARA News) - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan anggota KPU tidak boleh aktif sebagai anggota partai politik selama lima tahun ke belakang.

Pernyataan ini tertuang dalam putusan majelis MK yang yang mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh gabungan LSM dan perorangan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Amankan Pemilu menguji Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

"Mengabulkan untuk sebagian. Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i UU No 15/ 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai sekurang-kurangnya dalam jangka waktu lima tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon," kata Ketua Majelis Hakim Mahfud MD, saat membacakan putusan di Jakarta, Rabu.

Dalam Pasal 11 huruf i UU Penyelenggara Pemilu berbunyi: "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon".

Aliansi Masyarakat Amankan Pemilu menilai UU Penyelenggara Pemilu sangat membuka ruang bagi orang partai politik untuk menjadi anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP, dan ini akan mengancam independensi penyelenggaraan pemilu ke depan.

Atas permohonan ini, MK berpendapat bahwa keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan "distrust" serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair, sehingga menghilangkan makna demokrasi yang berusaha diwujudkan melalui pemilihan umum yang "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

"Karena peserta pemilihan umum adalah partai politik, maka UU harus membatasi atau melepaskan hak partai politik peserta pemilu untuk sekaligus bertindak sebagai penyelenggara pemilihan umum. Partai politik dimaksud meliputi anggota partai politik yang masih aktif atau mantan anggota partai politik yang masih memiliki keberpihakan kepada partai politik asalnya, atau masih memiliki pengaruh dalam penentuan kebijakan partai politik dimaksud," majelis MK.

Aliansi Masyarakat Amankan Pemilu yang terdiri atas 23 lembaga diantaranya Perludem, IPC, Cetro, JPPR, GPSP, ICW, Elpagar dan 113 warga negara yang memiliki hak pilih.

Para pemohon ini menguji Pasal 11 huruf i, Pasal 85 huruf i, dan Pasal 109 ayat (4 c, d, e), ayat (5), dan ayat (11) UU Penyelenggaraan Pemilu yang membuka ruang sangat besar bagi orang-orang partai untuk menjadi anggota KPU, Bawaslu, dan keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
(T.J008/A011)

5 Januari 2012

alasan mk tidak pada subtansi prinsip demokrasi dan saya pikir mk keliru dalam menetapkan putusannya terkait masalah tersebut karena pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan sikap selama tidak bertentangan pada prinsip demokrasi, terkait persoalan parpol, bahwasannya parpol adalah instrumen negara yang merupakan satu kesatuan dari nkri kecuali itu pula bahwa setiap warga negara berhak dan bebas untuk memilih dan menentukan sikap pada parpol manapun, terkait persoalan pemilu dan kpu saya pikir "anggota kpu tidak boleh aktif di parpol selama 5 tahun kebelakang" alasan mk "menilai keberpihakan penyelenggara Pemilu kepada peserta Pemilu akan mengakibatkan distrust serta menimbulkan proses dan hasil yang dipastikan tidak fair", padahal jelas dalam Pasal 11 huruf i UU No 15/ 2011 tentang Penyelenggara Pemilu berbunyi "Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota adalah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon". jelas jelas pasal ini memerintahkan bahwa anggota kpu bukan dari peserta pemilu, soal aktif atau tidak aktif seseorang calon anggota kpu pada parpol selama 5 tahun kebelakang saya rasa tidak bisa jadi tolak ukur dalam menilai seseorang calon anggota kpu melanggar norma norma dalam prinsip demokrasi itu sendiri, negara kita adalah negara hukum siapa pun wajib untuk menjunjung tinggi dan tunduk terhadap hukum yang berlaku, yang penting dan menjadi prinsip dasar setiap seseorang anggota kpu dapat berupaya mewujudkan pemilihan umum yang “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. saya tidak mengerti dimana letak yang dimaksud tidak sejalan dengan logika dan keadilan yang menurut mk itu.

0 0 Balas LaporkanHapus