"Pola hidup yang sederhana itu mulai dari kepala negara, menteri dan pejabat di tingkat pusat, maupun gubernur, bupati dan segenap jajarannya di daerah," kata Ketua Program Studi Pemandu Wisata Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Dr I Ketut Sumadi di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan, dalam menerapkan pola kehidupan sederhana itu juga perlu didukung keputusan presiden (Kepres) yang mengatur pola kehidupan pejabat, baik di pusat maupun di daerah.
Kehidupan rumah tangga pejabat, termasuk anggota keluarganya, yakni istri/suami dan anak-anaknya untuk mengarah pada kesederhanaan, sekaligus menghindari tindakan yang merugikan negara.
Ketut Sumadi, alumnus kajian budaya Universitas Udayana itu, lebih menekankan pada penggunaan produksi dalam negeri dan menghindari produk-produk impor produksi negara lain.
Hal itu penting menjadi penekanan, karena Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka bagi produk negara-negara lain, sehingga keuangan menjadi boros, karena tertarik untuk memanfaatkannya.
Dr Sumadi juga mengingatkan, pejabat juga mempelopori untuk mengurangi kegiatan-kegiatan seremonial yang diselenggarakan di tempat-tempat yang mewah dan mengalihkan untuk memanfaatkan fasilitas yang selama ini dimiliki pemerintah.
Dengan demikian biaya pertemuan dapat dihemat secara maksimal, tanpa mengurangi sasaran yang ingin dicapai.
Tindakan penting lainnya yang perlu dilakukan pejabat dengan membeli hasil-hasil pertanian lokal untuk dimasak dan dinikmati bersama keluarganya, bukan lagi pejabat dan keluarganya makan di restoran atau hotel.
Hal itu selain menghemat pengeluaran pejabat bersangkutan juga membantu pemasaran hasil petani yang selama ini kalah bersaing dengan produk pertanian impor, ujar Ketut Sumadi.
(T.I006/Y008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
