MAKPI gagas 3 agenda kebijakan publik untuk kawal Indonesia Emas 2045

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum dan Pendiri Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) Riant Nugroho mengajukan gagasan berupa tiga agenda untuk mengawal tercapainya visi Indonesia Emas pada 2045 melalui kebijakan publik, yakni SDM, infrastruktur, dan kelembagaan.

"Hari ini, MAKPI mengajukan gagasan untuk mencapai Indonesia Emas. Diperlukan tiga agenda, SDM, infrastruktur, dan kelembagaan," kata Riant dalam perayaan Hari Ulang Tahun Pertama MAKPI yang diselenggarakan di platfrom Zoom Meeting, dipantau dari Jakarta, Rabu.

Riant menjelaskan, tanpa ketiga agenda tersebut, upaya keras dan besar apa pun akan berakhir sia-sia sebagaimana pengalaman 24 tahun yang lalu, ketika Indonesia merayakan ulang tahun emas pada 1995, terjadi pergolakan politik hingga krisis pada 1998.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan publik yang transformatikal," tuturnya.

Kebijakan publik yang transformatikal dapat tercapai melalui pemenuhan ketiga agenda tersebut. Pertama, terkait dengan agenda SDM. Riant mengatakan bahwa SDM politik dan pemerintahan perlu dan harus mengerti bahwa kebijakan publik adalah faktor penentu atas hebat atau gagal-nya suatu bangsa.

Selain itu, SDM politik dan pemerintahan perlu dan harus mengerti bahwa kebijakan publik haruslah tunduk kepada janji kemerdekaan yang dideklarasikan, apa pun visi dan misi dari Presiden yang sedang menjabat.

"Terkait infrastruktur, Indonesia memerlukan infrastruktur kebijakan publik sebagai jalan dan kendaraan untuk sampai ke tujuan kebijakan publik unggul," ucap Riant.

Terakhir adalah agenda kelembagaan. Terkait dengan agenda ini, Riant berpandangan bahwa harus ada organisasi atau lembaga yang dikuatkan untuk menjadi aktor penyeimbang atau counter-veiling actor bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

"Mereka adalah aktor masyarakat sipil yang mempunyai kapasitas, kompetensi, dan kredibilitas," ujar Riant.

Kehadiran lembaga tersebut dapat memperkuat fungsi check and balance dalam pemerintahan yang sedang berlangsung.