SI dukung Pemerintahan SBY hingga 2014

Jakarta (ANTARA News) - Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI) mendukung pemerintahan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono sampai selesainya masa baktinya pada tahun 2014.

Ketua Umum PP SI Rahardjo Tjakraningrat mengemukakan hal itu dalam keterangan tertulisnya tentang Refleksi 2011 dan Proyeksi 2012 Kaum Syarikat Islam di Jakarta, Selasa.

Rahardjo menegaskan, SI sangat tidak tidak setuju dan menolak usaha-usaha yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah secara inkonstitusional karena bertentangan dengan konstitusi.

Kaum SI, katanya, menghargai kebijaksanaan Presiden SBY yang memberikan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, namun SI berpandangan aparat tersebut harus diawasi dengan ketat dan tegas sehingga fungsi penegakan hukum yang tidak tebang pilih mendapat apresiasi di mata masyarakat dan pandangan dunia internasional.

"Pimpinan KPK yang baru juga kami minta untuk tidak takut kepada siapa saja, kaum SI akan mendukung setiap tindakan KPK yang dilandasi kejujuran, kebenaran dan keadilan. KPK harus benar-benar independen," kata Rahardjo.

Syarikat Islam, sebuah ormas Islam yang berdiri pada tahun 1905, yang didahului lahirnya Sarekat Dagang Islam (SDI), dan saat ini terus melakukan pembenahan diri secara internal. Setidaknya, menurut Rahardjo, saat ini terdapat lima juta kartu tanda anggota SI sudah dibagikan kepada anggota dan kader organisasi itu di seluruh Indonesia.

Dari sisi pembangunan ekonomi, SI berpendapat pemerintah perlu mendorong pertumbuhan dengan kekuatan bangsa sendiri utamanya di sektor pertanian dan kelautan yang merupakan potensi terbesar bangsa.

Sementara dari sisi pembangunan politik, kaum SI meminta DPR untuk berbuat hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok, inidividu atau partainya untuk mengangkat kembali citra DPR di mata rakyat yang diwakilinya, yang kini dinilai terpuruk.

Dikatakan, Pemilu 2014 harus benar-benar rahasia, jujur dan adil; tidak ada lagi permainan suara dan uang, termasuk jual beli suara.

Mengenai demokrasi, Rahardjo juga menyampaikan kaum SI dapat memahami perubahan iklim kebangsaan menuju alam demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia, dan bukan demokrasi liberal. Demokrasi Indonesia, begitu Rahardjo, harus sesuai harkat hidup bangsa Indonesia, yang mengedepankan penataan akhlak luhur bangsa dengan mengajak keterlibatan elemen bangsa dalam memperkuat NKRI.(*)