"Kami bisa menanggung sisanya dari itu, kurang lebih 50 persen komposisinya dari kebutuhan Rp1,5 triliun. Jadi, kalau dihitung residualnya Rp724 miliar," ujar Anggito dalam rapat kerja antara Kemenag, BPKH, dan Komisi VIII DPR yang dipantau secara daring dari Jakarta, Selasa.
Anggito mengatakan akumulasi efisiensi pengelolaan keuangan haji sebesar Rp739,8 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, dana tersebut bisa digunakan untuk tambahan layanan biaya Masyair.
Baca juga: Kemenkes kerahkan prajurit TNI di Embarkasi untuk akselerasi vaksinasi
Sementara untuk usulan tambahan anggaran technical landing bagi embarkasi Surabaya, Anggito berharap ada suntikan dari APBN. Namun demikian, apabila APBN tidak memungkinkan BPKH akan siap-siap jika mesti mengeluarkan.
"Kami menjadi standby saja, apabila diperlukan nanti pada waktunya kami akan sampaikan dengan Dirjen PHU dan Kemenag apakah memungkinkan APBN itu bisa dipergunakan," kata dia.
Demikian pula dengan tambahan anggaran selisih kurs dari usulan Rp19,2 miliar akan dibiayai dari efisiensi pengadaan valuta asing BPKH sebesar Rp11 miliar. Sementara sisanya akan dibebankan dari komponen safeguarding yang memang ditujukan apabila ada selisih kurs.
"Rasanya kurang elok kalau membebankan selisih kurs kepada jamaah. Karena itu bukan kewajiban jamaah haji," kata dia.
Dalam rapat tersebut, Anggito juga menyinggung bahwa BPKH bisa mendapatkan nilai manfaat sekitar Rp10 triliun pada tahun ini. Dari anggaran tersebut Rp3,4 triliun dipakai untuk nilai manfaat BPIH dan Rp742 miliar digunakan untuk biaya lain.
Baca juga: Bus Shalawat dilengkapi stiker-kartu agar jamaah haji tidak tersesat
Baca juga: Menag ingatkan kembali waspadai suhu tinggi saat haji
Dengan begitu, BPKH memiliki surplus Rp5 triliun dari nilai manfaat dan dapat dijadikan cadangan untuk jamaah haji yang akan datang.
"Sekarang menerima surplus dari dua kali musim haji yang tidak dilaksanakan dan tahun ini kita memiliki surplus," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian Agama mengusulkan penambahan biaya operasional haji reguler dan khusus sekitar Rp1,5 triliun, salah satunya untuk menutupi kekurangan imbas dari adanya kebijakan Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan usulan tambahan itu muncul akibat kebijakan terbaru Arab Saudi yang menaikkan harga paket layanan di Masyair, baik Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
