Yangon (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pihak terkait termasuk penjabat Gubernur Papua untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik PT Freeport serta mencari solusi sehingga konflik tersebut dapat diselesaikan dengan baik. "Respon saya terhadap kasus yang terjadi di Papua, pelajari, menteri teknis, Menteri ESDM, penjabat Gubernur, segera turun untuk mengetahui apa penyebabnya. Karena masalah keamanan tentu polisi (juga turun) serta pihak lain untuk segera mengetahui apa yang terjadi," kata Presiden kepada wartawan di Yangon, Kamis. Presiden mengatakan hal tersebut saat jumpa pers dengan wartawan sesaat sebelum meninggalkan Myanmar setelah melakukan kunjungan kerja selama dua hari. Presiden antara lain didampingi oleh Menko Perekonomian Boediono, Menlu Hassan Wirajuda, dan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra. Presiden mengatakan, harus dipelajari apa penyebab terjadinya setiap kejadian, unjuk rasa, insiden, atau aksi oleh penduduk lokal. Namun, katanya, tidak boleh karena satu kejadian maka diambil kesimpulan dan perubahan suatu kebijakan. Ia mengatakan, di sebuah negara demokrasi, protes, unjuk rasa, serta insiden kecil akan bisa terjadi dan terus terjadi. "Apalagi Indonesia dalam transisi menuju ke demokrasi," katanya. Presiden mengatakan, jika permasalahan di Freeport adalah program pengembangan masyarakat maka masalah itu harus dibicarakan dengan benar, apakah dananya sudah didistribusikan dengan merata, atau sudah didistribusikan tapi tidak tepat penyalurannya. Jika kasusnya adalah konflik Freeport dengan penambang tanpa izin, maka harus dilihat undang-undang atau peraturan yang ada. Presiden mengatakan penambangan tanpa izin bukan hanya ada di Freeport tapi juga di Kalimantan dan tempat lainnya. "Selesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," katanya. Mengenai unjuk rasa di Jakarta, Presiden mengatakan, pihak yang tidak suka Freeport bisa saja melakukan unjuk rasa di Jakarta. Namun, tegas Presiden, bagi dirinya yang terpenting adalah harus ada solusi kasus Freeport tersebut. Selain itu Presiden menekankan agar tidak ada tindakan kekerasan serta jangan ada kerusakan. "Kalau ada (kekeraan dan kerusakan) merugi. Merugi bagi negara, merugi bagi keamanan lokal, serta bagi kesan iklim investasi yang kita capai dan perbaiki bisa sirna karena insiden-insiden seperti itu," katanya. Oleh sebab itu, kata Presiden, masalah tersebut harus dilihat secara menyeluruh dan harus ditemukan solusinya dengan baik. "Saya minta laporan menteri terkait juga Gubernur tentang kejadian itu dan langkah yang diambil)," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
