Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi, membantah keras adanya kecurigaan sejumlah kalangan bahwa dirinya mencari tumbal atau orang yang dapat dikorbankan untuk menyelamatkan dirinya dari kasus pengiriman surat kepada Menteri Luar Negeri (Menlu) yang dinilai berbau rekomendasi bagi PT Sun Hoo Engineering untuk merenovasi Gedung KBRI Seoul, Korea Selatan. "Naudzubillah. Biar orang lain menilai saya mencari tumbal. Buktinya, saya tegakkan. Saya serahkan kepada proses hukum," kata Sudi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis, ketika menjawab pertanyaan wartawan usai dirinya menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari lawatan Kepala Negara ke Brunei Darussalam, Kamboja, dan Myanmar. Sudi juga mengaku masih bingung tentang keberadaan surat asli yang dimaksud dan menyatakan terus meminta stafnya untuk mencarinya. Sebelumnya, di tempat terpisah, Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto mengungkapkan bahwa adanya pengakuan dari salah seorang staf Sudi Silalahi bahwa yang bersangkutan menerima kompensasi dari PT Sun Hoo Engineering terkait surat Seskab ke Menlu berkaitan dengan renovasi KBRI Seoul. Oleh karena itu, sejumlah kalangan mencurigai bahwa pengakuan dari staf yang berinisial A itu tak lain dapat diibaratkan tindakan pasang badan yang dilakukannya untuk melindungi Sudi. A disebut-sebut sebagai seorang perwira tinggi berbintang satu yang menjadi sekretaris Sudi, dan salah satu tugasnya adalah membuat konsep berbagai surat, termasuk tentang permintaan kepada Menlu untuk menerima presentasi PT Sun Hoo Engineering. Selain membantah tentang kecurigaan mencari tumbal, Sudi kepada wartawan di Halim Perdana Kusuma juga mengatakan dirinya tidak mengetahui tentang kompensasi yang dimaksud oleh stafnya. "Saya tidak tahu, biar pemeriksaan polisi," tukasnya. Selain itu, ia menyatakan, terus bersikeras meminta stafnya untuk mencari surat asli Seskab kepada Menlu sehubungan masih belum diterimanya surat asli oleh pihak kepolisian dari pihak Sekretariat Kabinet. "Saya minta surat asli itu, siapa yang menghilangkan, biarlah hukum yang nanti akan menentukan siapa yang menghilangkan surat asli itu. Sebetulnya surat asli itu tidak boleh hilang, tidak ada bukunya, apalagi di era sekarang. Sekarang siapa yang menghilangkan, biar polisi nanti," ujarnya. Kepada wartawan, Sudi juga menolak dirinya dikatakan bahwa belakangan ini, sehubungan dengan mencuatnya kasus suratnya kepada Menlu, menjadi jarang terlihat di depan publik. "Saya ada di kantor. Siapa bilang jarang terlihat?" katanya. Ia juga menambahkan, dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Yudhoyono untuk tidak ikut mengantar keberangkatan Kepala Negara pada 27 Februari 2006 untuk lawatan kenegaraan ke Brunei, Kamboja, dan Myanmar. (*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006