Pengamat: Asumsi presiden setuju penundaan pemilu terbantahkan

Jakarta (ANTARA) -

Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad, mengatakan, asumsi pihak-pihak yang mengatakan Presiden Joko Widodo setuju dengan penundaan pemilu sudah terbantahkan.

"Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira itu terbantahkan 100 persen," kata dia, dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Pertemuan Jokowi dengan pimpinan KPU, menurut dia, menjadi bantahan terkait isu pemilu yang belakangan menjadi polemik seperti penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Baca juga: PAN ikuti arahan Presiden hentikan wacana penundaan pemilu

Ahmad menyebutkan pertemuan Jokowi dan KPU sebagai bentuk komitmen Jokowi dalam memelihara demokrasi. Jokowi ketika pertemuan lanjutnya menyatakan dukungan penuh pada seluruh tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.

"Saya kira justru menunjukkan komitmen dia terhadap kelangsungan terjaganya sistem demokrasi kita dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan," ujar dia.

Ia juga menggarisbawahi KPU mempunyai tugas penting untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan hanya soal penyelenggaraan pemilu yang baik. KPU diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar bisa menjadi pemilih yang lebih aktif dan cerdas. "Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu, saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas," kata dia.

Baca juga: Ketua MPR minta tidak ada lagi pembahasan isu penundaan pemilu

Jokowi pada Senin 30 Mei 2022 menerima kunjungan KPU yang melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pemilu 2024. Presiden berharap Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan lancar dan tepat waktu.

“Apresiasi tinggi bagi Presiden dan KPU. Bagus, mantap dan komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan gosip gosip tertentu,“ kata Kepala lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Tidak hanya pihak eksekutif, komitmen penyelenggaraan pemilu 2024 tepat waktu juga disampaikan legislatif. Ketua DPR, Puan Maharani, menegaskan pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

Puan Maharani juga meminta pembicaraan terkait polemik penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk segera diakhiri. Puan juga menekankan agar semua pihak ikut mengawal dan mendukung tahapan-tahapan Pemilu 2024. “Saya rasa polemik terkait apakah (Pemilu 2024) ditunda atau tidak ditunda dan sebagainya kita sudahi saja jadi ya kita tidak usah berbicara lagi tentang hal itu,” kata Puan.