Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa menyampaikan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
Ia memaparkan delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa."Terkait kemiskinan ekstrem, ada BLT Dana Desa serta peningkatan sentra pangan di kawasan transmigrasi," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi V di Jakarta, Senin (30/5).
Baca juga: Kemendes PDTT sampaikan pagu indikatif TA 2023 sebesar Rp3 triliun
Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kesehatan warga desa. Ketiga, penanggulangan masalah pengangguran di desa.
"Untuk upaya peningkatan kualitas SDM dan kesehatan melalui program konvergensi stunting dan pendidikan vokasi di desa. Sedangkan untuk penanggulangan pengangguran di desa, dengan menciptakan lapangan kerja melalui padat karya tunai desa," paparnya.
Untuk rencana program kerja keempat, lanjutnya, yakni mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitalisasi BUMDes dan BUMDes Bersama serta Desa Wisata. Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.
Keenam, pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan kawasan pesisir. Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).
Program kedelapan, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di kawasan transmigrasi di sekitar IKN.
Baca juga: Kemendes PDTT targetkan capaian SDGs Desa 100 persen pada 2030
Baca juga: Mendes PDTT: SDGs Desa jadi arah baru pembangunan desa
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menilai bahwa anggaran Kemendes PDTT sebesar Rp3 triliun pada 2023 yang diberikan tidak sebanding dengan beban kegiatan pembangunan dan pemberdayaan di 74.961 desa di seluruh Indonesia.
"Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI," katanya.
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
