Pertemuan Israel dengan Palestina "positif"

Jerusalem (ANTARA News/AFP) - Menteri Intelijen dan Deputi Perdana Menteri Israel, Dan Meridor, pada Senin mengatakan bahwa pertemuan yang direncanakan dengan perunding Palestina setelah jeda 16 bulan adalah langkah positif, tetapi tidak harus dilihat sebagai perpanjangan perundingan.

"Ini adalah perkembangan positif. Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama bahwa Palestina telah siap untuk datang dan berbicara kepada kita secara langsung, tanpa prasyarat," ujarnya saat diwawancarai radio publik Israel.

Menteri Luar Negeri Yordania, Nasser Judeh, pada Selasa akan menjadi tuan rumah dengan Kepala Perunding Israel Yitzhak Molcho dan Kepala Perunding Palestina, Saeb Erakat, untuk pembicaraan yang juga akan dihadiri oleh perwakilan kuartet internasional perdamaian Timur Tengah.

Kayed Mohammed, seorang juru bicara kantor Judeh, pada Minggu (1/1) mengatakan bahwa pembicaraan tersebut mewakili "upaya serius untuk menemukan landasan bersama guna melanjutkan pembicaraan langsung."

Meridor juga mengatakan, pertemuan yang berlangsung di Amman tidak berarti sebagai perundingan biasa saja.

"Kami tidak diminta untuk membuat pernyataan dalam pembicaraan awal. Kita perlu mengadakan perundingan, dan negosiasi kita harus menyerahkan posisi kami pada isu-isu dalam agenda," ujarnya.

Ie mengemukakan, perundingan akan menjadu "satu inisiatif yang akan memungkinkan warga Palestina untuk kembali ke perundingan."

Prakarsa untuk membuat kedua pihak bertemu datang dari Yordania, kata Meridor, dan menggambarkannya hal itu sebagai "perubahan positif."

"Itu tidak terlibat sampai sekarang dan ini adalah inisiatif. Ini adalah perubahan dan perubahan itu positif. Jordania adalah tetangga, dan kami memiliki hubungan penting dengan mereka. Saya pikir keterlibatannya dalam setiap solusi untuk masalah Palestina sangat penting," katanya.

Pembicaraan Israel dengan Palestina sempat terhenti pada September 2010, ketika Israel enggan membekukan pembangunan pemukiman baru di Tepi Barat, wilayah Palestina, dan Benjamin Netanyahu selaku perdana menteri menolak untuk memperbaharui izin pembangunan permukiman itu.

Presiden Palestina, Mahmud Abbas, mengatakan bahwa tidak akan mengadakan pembicaraan, kecuali Israel menghentikan pembangunan pemukiman dan menyetujui kerangka yang jelas untuk perundingan-perundingan mengenai solusi dua-negara berdasarkan garis perbatasan pada tahun 1967.
(Uu.H-AK)