Sri Mulyani: Asumsi inflasi 2-4 persen pada 2023 cukup realistis

Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan di atas Rp520 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan asumsi laju inflasi tahun depan yang dipatok di kisaran 2- 4 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2023 cukup realistis.

“Kami berpandangan asumsi inflasi 2023 yang berada pada kisaran 2-4 persen masih cukup realistis, meski kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba-tiba,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Peningkatan harga komoditas global saat ini memang sangat terlihat dampaknya terhadap inflasi di berbagai negara seperti Amerika Serikat 8,4 persen, Inggris 9 persen, dan Eropa di atas 7 persen.

Inflasi di berbagai negara emerging juga meningkat di atas 7-8 persen, bahkan double digit seperti Argentina mencapai 58 persen dan Turki 70 persen pada April 2022.

Tekanan inflasi domestik turut terlihat yakni pada April 2022 mencapai 3,5 persen, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan berbagai negara maju maupun emerging.

Di sisi lain, berbagai lembaga internasional memperkirakan bahwa harga komoditas akan mulai melandai dan lebih rendah pada tahun depan.

Laju inflasi global tahun depan pun diperkirakan lebih rendah dibanding tahun ini akibat pengetatan moneter yang mengendalikan sisi permintaan dan mulai meredanya boom commodity.

Tak hanya itu, kata dia, pemerintah juga berusaha mengendalikan laju inflasi salah satunya melalui pemberian subsidi untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG dan listrik agar tidak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga global.

Ia menegaskan dalam hal ini APBN berperan sebagai shock absorber yaitu melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga.

“Oleh karena itu untuk tahun ini kami meminta persetujuan DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan di atas Rp520 triliun,” kata Sri Mulyani.

Kebijakan pengendalian inflasi turut ditempuh bersama Bank Indonesia (BI) melalui forum koordinasi yang kuat dan forum tim pengendali inflasi nasional baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurutnya, upaya-upaya pengendalian inflasi tersebut telah berhasil menjaga inflasi Indonesia pada level yang relatif rendah dibandingkan berbagai negara.

“Berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat seperti melalui subsidi dan bantuan sosial terus dilakukan sebagai strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi,” jelas Sri Mulyani.