Kukuhkan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan, Dirjen Zaini: jangan salah gunakan wewenang

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengukuhkan 62 petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan. Dia meminta para petugas yang telah dikukuhkan tidak menyalahgunakan wewenang yang dapat menimbulkan tindakan korupsi.

“Posisi Saudara sebagai petugas di lapangan paling rawan menerima suap dan gratifikasi dari pelaku usaha. Saya minta pegang teguh integritas, jangan sampai runtuh,” ujarnya saat memberikan pengarahan usai pengukuhan petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan di Jakarta, Senin (30/5).

Para petugas yang dikukuhkan kali ini adalah angkatan kedua. Sebelumnya, pada bulan April 2022, telah dikukuhkan 60 orang petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan.

“Saya juga meminta kepada Saudara agar memberikan pelayanan yang terbaik. Tolong tidak ada toleransi apapun terhadap standar yang telah ditetapkan,” imbuhnya.

Tanggung jawab petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan sangat berat terkait keselamatan pelayaran. Mereka bertugas untuk untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan terkait pemenuhan aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan kapal perikanan.

“Jangan sampai ini menjadi celah, kita harus pastikan dengan seksama terkait kelaikan kapal perikanan yang diperiksa. Setiap kewenangan pasti ada konsekuensi dan tanggung jawabnya,” terang Zaini.

Terkait laik simpan, Zaini menceritakan pengalamannya saat mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan di Prancis. Ia mengatakan kapal perikanan di sana tidak menggunakan cold storage, namun cukup membawa es saja.

“Di Indonesia, tidak semua kapal bisa melakukan ini, karena tergantung wilayah jelajahnya. Ini harus dipastikan tata cara penyimpanan yang baik apabila menggunakan cold storage,” katanya.

Jumlah petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan saat ini masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, Ditjen Perikanan Tangkap akan terus melakukan akselerasi untuk menambah jumlah dan meningkatkan kualitas petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan melalui pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan peningkatan kompetensi lainnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hadirnya petugas pemeriksa kelaikan kapal perikanan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terkait alih kewenangan tugas dan fungsi yang semula dilakukan oleh Kementerian Perhubungan kini menjadi kewenangan KKP.