Ekonom: infrastruktur sebabkan harga bahan pangan mahal

Untuk menguasai dan memperkuat peran Bulog dan tidak kalah bersaing dengan sistem distribusi oligopoli, minimal harus memiliki cadangan 4-5 juta ton.

Malang (ANTARA News) - Buruknya infrastruktur pendukung distribusi bahan pangan menyebabkan harga bahan pangan di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa menjadi mahal.

Ekonom Universitas Brawijaya Prof Dr Achmad Erani Yustika menyatakan,"Infrastruktur pendukung distribusi bahan pangan ke daerah lain dari sistem terpusat di Pulau Jawa inilah yang membuat harga pangan di luar Jawa menjadi mahal akibat biaya distribusi (pengiriman) juga mahal," tegasnya di Malang, Senin.

Selain distribusi, lanjutnya, sistem "rente" yang dipraktikkan dalam pengadaan pangan juga menjadi penyebab utama mahalnya harga bahan pangan dan kebutuhan pokok lainnya, seperti gula pasir, minyak goreng, jagung, dan kedelai.

Ia menyatakan, sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan ketersediaan pasokan bahan pangan di Indonesia menjadi amburadul, karena selain dua faktor penyebab tersebut, adanya "mafia" distribusi juga memiliki andil besar dalam hal pasokan.

Kondisi itu, lanjutnya, diperparah dengan hasil produksi dan kebutuhan bahan pangan khususnya beras ada kesenjangan, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah mengambil kebijakan impor untuk menambah cadangan (stok).

Meski, katanya, dalam proses impor tersebut banyak sekali faktor penyebab mahalnya harga bahan pangan ketika sampai pada konsumen, akibat banyaknya "tangan" yang menanganinya, bahkan Bulog pun tidak mampu berbuat apa-apa ketika sistem distribusi semakin terbuka.

Ia mengemukakan, dalam lima tahun terakhir ini harga beberapa komoditas bahan pangan mengalami kenaikan cukup signifikan. Pada tahun 2005, harga beras hanya Rp3.304/kg dan sekarang mencapai Rp8.000-Rp8.500/kg.

Untuk mengatasi sistem distribusi bahan pangan yang akhir-akhir ini dikuasai oleh "mafia" tersebut, tegasnya, sebaiknya peran dan kewenangan Bulog dikembalikan lagi seperti sebelumnya, yang menguasai distribusi dan pengadaan beberapa komoditas pokok.

Sedangkan peran distributor, katanya, tetap diberikan, namun persentasenya dikurangi (dipangkas) dan peran Bulog diperbesar. Hanya saja, Bulog pun juga harus mempertanggungjawabkan kewenangan dan peran besarnya itu kepada publik.

"Untuk menguasai dan memperkuat perannya (Bulog-red) dan tidak kalah bersaing dengan sistem distribusi oligopoli, minimal harus memiliki cadangan 4-5 juta ton," tegas dosen Ekonomi Pembangunan Universitas Brawijaya tersebut.

(E009)