Pembenahan sistem pemerintahan Sulawesi Selatan diperlukan pada 2012

Makassar (ANTARA News) - Sebagai simpul atau pusat perekonomian di kawasan timur Indonesia, Makassar sebagai Ibukota Sulawesi Selatan menjadi barometer. Namun, wilayah induknya tetap harus difokuskan agar memiliki sistem pemerintahan yang baik.

"Peningkatan ekonomi Sulawesi Selatan pada dua tahun terakhir mengalami peningkatan, sebab Makassar merupakan penghubung Kawasan Timur Indonesia," kata pengamat pemerintahan, Dr Syarkawi Rauf, di Makassar, Sabtu.

Dalam dialog akhir tahun mengangkat tema "Sulawesi Selatan dalam Potret, Ekonomi, Sosial dan Pemerintahan", kata Syarkawi, pemerintah mesti meningkatkan di tahun depan dari tahun lalu.

Untuk itu apa yang dikerjakan pemerintahan tahun ini mesti ditingkatkan dan fokus di tahun depan. "Salah satu ciri ekonomi tinggi adalah ibarat satu rumah banyak orang numpang," katanya.

Perekonomian dunia saat ini lanjutnya masih bertahan di daratan Asia seperti Cina dan lainnya, sebab saat ini perekonomian di eropa khususnya Amerika Serikat mengalami penurunan atau"kesakitan".

"Pertumbuhan perekonomian di Sulsel baru sekitar 8,5 persen dan itu bisa dipacu salah satunya dengan pembenahan infrastruktur semua lini,"ulasnya.

Sementara Pengamat politik Sulsel, Dr Adi Suryadi Culla, mengatakan, pembelajaran politik yang santun semestinya menjadi akselerasi bahan pada pesta demokrasi pemilihan kepada daerah dua tahun mendatang.

Ia menyatakan salah satu masalah yang kerap terjadi ketika menjelang pemilihan kepala daerah. Fenomena "perang baliho" menjadi tren bahkan terkadang membuat teror bagi orang-orang tertentu.

"Ini pendangkalan politik, banyak oknum di instasi pemerintahan telah melanggar kaidah pemerintahan bahkan secara terang terang memasang baliho," ungkapnya

Bahkan parahnya, PNS malah ikut berpolitik padahal mereka merupakan bagian pelayan masyarakat. "Ini karena mereka mesti ikut dalam politik penguasanya, yang seharusnya. PNS harus bebas politik," paparnya.

Disisi lain Dr Imam Mujahidin Ahmid juga merupakan pengamat politik mengatakan, penggunaan media dengan baliho sangat murah dibanding media televisi atau cetak.

"Sehingga jika kita melihat penataan kota Makassar terkesan semberaut ini merupakan bias dari demokrasi. Politik adalah kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan adalah menguasai ekonomi," tutupnya. (ANT)