PDIP apresiasi peningkatan CPI Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengapresiasi peningkatan indeks presepsi korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia dari 2,8 menjadi 3,0 dalam kurun waktu 2010 sampai 2011. Dan, ini sebagai bukti keefektifan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011.

"PDI Perjuangan juga mendukung tekad pemerintah untuk meningkatkan CPI RI menjadi 5,0 pada tahun 2014 melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2011 yang akan berlaku mulai 2012," kata politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Sabtu.

Eva yang juga Sekretaris Departemen Wanita DPP PDI Perjuangan mengatakan bahwa partainya memandang target peningkatan CPI dari 3,0 menjadi 5,0 dalam 2,5 tahun adalah ambisius, mengingat selama tujuh tahun (2004-20011), pemerintah hanya mampu meningkatkan CPI sebesar 1,0 poin (dari 2 menjadi 3).

"Rencana aksi sejumlah 106 dalam inpres terbaru, termasuk pembenahan di lembaga-lembaga hukum tidak akan efektif tanpa menyertakan istana sebagai sasaran pembenahan dan pembersihan," kata Eva.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kata dia, harus memimpin langsung dan menjadikan lingkaran istana dan lingkaran dalamnya sebagai center of excellent dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Tindakan ini sesuai dengan inpres terbaru tersebut yang memerintahkan seluruh lembaga pemerintah dari pusat sampai daerah untuk mengembangkan sistem pencegahan korupsi di internal organisasi masing-masing," kata anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Pesiden SBY, kata Eva lebih lanjut, juga harus menjadi model dalam penindakan korupsi. Presiden perlu menunjukkan dukungan kepada penegak hukum agar tidak tebang pilih dalam penegakkan hukum.

"Para menteri, keluarga, atau orang dekat maupun politikus dari partainya jangan dilindungi jika memamng melakukan korupsi," ujarnya.

Mantan anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century itu menambahkan, PDIP yakin tindakan-tindakan konkret yang konsisten serta kepeloporan Presiden dalam pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan faktor kunci yang mempengaruhi persepsi publik secara positif.

"Artinya, agar Inpres 17/2011 efektif, Presiden Yudhoyono harus bertekad menjadikan 2012 sebagai tahun kepeloporan," kata Eva. (zul)