Pemerintah harus lakukan resolusi kedaulatan energi

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi sumber daya energi yang melimpah seharusnya memfokuskan resolusi Indonesia untuk kedaulatan energi.

"Kebijakan energi nasional yang komprehensif, integrated, dan revolusioner bagi rakyat Indonesia sangat dinantikan semua kalangan karena akan menjadi fondasi segala bentuk kegiatan ekonomi Indonesia," kata Dewi kepada ANTARA News, Jakarta, Sabtu petang.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, semua sektor kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari tiga kebutuhan mendasar, yakni energi, air, dan pangan. Artinya, semua negara sudah menempatkan sektor energi menjadi sektor utama yang harus mendapatkan perhatian dan keseriusan penanganan kebijakannya.

"Indonesia tidak boleh berdiam dan menunggu. Masih ada kesempatan jika kita mau segera berpacu bersama sama membangun collective integration commitment antarpemangku kepentingan," kata calon doktor Universitas Indonesia yang menulis disertasi dengan judul "Scenario Planning Kebijakan Energi Indonesia hingga Tahun 2050" itu.

Oleh karena itu, Komisi Energi Nasional (KEN) harus segera diwujudkan pada tahun 2012 yang bertujuan untuk kepentingan nasional RI," kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah tersebut.

Lebih lanjut dijelaskan, kedaulatan energi adalah yang utama. Karenanya, KEN merupakan produk pemerintah dan DPR RI yang sangat ditunggu semua kalangan.

"Bahkan MIT enterprise forum mengeluarkan hasil analisisnya bahwa ke depan masalah utama dunia adalah 10 hal, dan tiga di antaranya adalah energi, air, dan pangan," ungkapnya.

Jika data tahu 2004, Kementerian ESDM menyebutkan bahwa minyak akan habis dalam 18 tahun ke depan, Dewi memperkirakan gas akan habis dalam 61 tahun ke depan dan batu bara akan habis dalam 147 tahun ke depan.

Dengan demikian, lanjut Dewi, sesungguhnya pemerintah sudah menghitung sumber daya alam Indonesia akan makin menipis setidaknya 18 tahun dari sekarang.

Namun, kata dia, apakah hitungan tersebut sudah dibarengi dengan aktualisasi dalam pembuatan strategi yang komprehensif dalam bidang energi?

"Jika tak segera dilakukan revolusi kebijakan salah satunya dengan segera mengembangkan teknologi energi terbarukan, Indonesia ke depan hanyalah menjadi negara yang makin lemah dan makin bergantung kepada asing," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa resolusi juga harus segera melakukan pembenahan dan pemberantasan segala bentuk kegiatan bad governance yang selama ini menjadi kelemahan kelembagaan.

"Penguatan kelembagaan dengan pembenahan sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi paket yang tidak dapat dipisahkan," kata Dewi Aryani yang menjadi Duta UI untuk Reformasi Birokrasi Indonesia. (zul)