Tjahjo: wacana amandemen UUD bukan persoalan mendesak

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjaungan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai usulan atau wacana amandemen UUD 1945 bukan merupakan persoalan yang mendesak bagi bangsa Indonesia.

"Setelah saya mencermati gelagat dinamika perkembangan yang ada bahwa wacana amandemen UUD 1945 bukan persoalan yang mendesak bagi bangsa ini," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Sekjen DPP PDIP itu, kalau wacana tersebut dipaksakan, justru akan menimbulkan kegaduhan politik dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan sistem presidensial.

"Lebih baik jajaran wakil rakyat lebih memprioritaskan konsistensi memantapkan sistem yang ada dulu dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan rakyat," katanya.

Tjahjo mengharapkan, semua pihak untuk ikut mengefektifkan empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk memperkuat fondasi kenegaraan Indonesia.

Selain itu, Tjahjo mengatakan, mencermati perkembangan dinamika dari berbagai evaluasi pemerintahan yangg dihasilkan melalui proses pemilu presiden secara langsung pada 2004 dan 2009, masalah estafet kepemimpinan tahuan 2014 memang penting untuk menjadi agenda strategis setiap partai.

"Namun bagi PDI Perjuangan saat ini program yang lebih strategis untuk mementingkan bagaimana bangsa ini menyepakati kembali berkaitan dengan haluan pemerintahan pada 2014 melalui proses politik di MPR dan DPR RI," ujarnya.

Menurut dia, haluan pemerintahan selain menjawab persoalan bangsa dan negara saat ini, juga memiliki visi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

"Berkaitan dengan hal ini, maka PDI Perjuangan sudah menetapkan platform politik partai yang akan dijadikan sebagai dasar di dalam menyusun agenda dan program strategis yang komprehensif integral untuk pembangunan bangsa Indonesia dalam jangka panjang ke depan secara sistematis dalam rangka Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden," demikian Tjahjo Kumolo.(*)