KY : pencopotan KPT Ambon berlebihan

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori menilai tindakan pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Ambon Tusani Djafri oleh Mahkamah Agung (MA) terlalu berlebihan terkait penyumpahan 116 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

"Sanksi pencopotan agaknya terlalu berlebihan. Semestinya bisa dikasih sanksi teguran dan sambil diberi pengertian," kata Imam, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat.

Imam mengakui bahwa sejak awal MA sudah menganggap hanya ada satu wadah tunggal advokat,sehingga wajar kalau konsisten menolak KAI.

"Wadah tunggal perlu ditinjau ulang, bukankah untuk profesi lain seperi jurnalis ada PWI, AJI dan seterusnya. Ini sesuai dengan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin konstitusi," katanya.

Sementara itu, pengacara senior Adnan Buyung Nasution menilai pencopotan KPT Ambon adalah perbuatan sewenang-wenang dan melawan hukum.

"Semua advokat telah memenuhi syarat berhak diambil sumpahnya oleh pengadilan tinggi tanpa memandang organisasinya, kecuali sudah terbentuk satu organisasi yang diakui sah oleh semua advokat di Indonesia," kata Adnan Buyung.

Saat ini, lanjutnya, secara "de facto" dan "de jure" belum ada satu organisasi yang berhak menjadi wadah tunggal, sehingga semua advokat dari organisasi mana pun memiliki hak yang sama di mata hukum.

Sebelumnya, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan pencopotan Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Ambon Tusani Djafri dilakukan karena melanggar Undang-Undang (UU) setelah menyumpah 116 advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI).

"Tidak semata-mata melakukan sumpah advokat KAI saja, tetapi dia melanggar UU," kata Harifin, saat konferensi pers akhir tahun di Jakarta, Jumat.

Harifin menegaskan UU Advokat sendiri menyatakan bahwa hanya satu wadah yang diakui, yakni Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia).

Ketua MA ini juga mengatakan jika semua permintaan penyumpahan advokat yang diajukan oleh setiap organisasi profesi, maka pengadilan yang akan kesulitan.

Tusani mendapat sanksi dari Badan Pengawasan MA karena melantik 116 advokat KAI, sehingga dicopot dari jabatannya dan dimutasi sebagai hakim tinggi biasa di PT Banten.
(T.J008/A011)

3 Juni 2012

Surat LBH Buddhis Indonesia : Mohon Informasi sehubungan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 perihal Penyumpahan Advokat yang diduga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009 serta Surat Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diduga telah membentuk hukum baru diatas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-VII/2009 - www.http://budimansudharma.com/2012/05/21/surat-lbh-buddhis-indonesia-mohon-informasi-sehubungan-dengan-surat-ketua-mahkamah-agung-ri-no-089kmavi2010-tanggal-25-juni-2010-perihal-penyumpahan-advokat-yang-diduga-bertentangan-dengan-putu/%

0 0 Balas LaporkanHapus
10 Februari 2012

benar benar langkah yang tegas dan berwibawa yang dilakukan Bapak Tusani Djafri sebagai KPT AMbon tanpa intervensi dan tanpa banyak cing cong sana sini langsung mengambil sumpah advokat KAI, Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia seharusnya meniru langkah tegas Bapak Tusani Djafri yang benar seperti ini, bukan menjadi bencong dan takluk dibawah kaki Mahkamah Agung yang tidak agung, kalau takutttt ndak usahhh jadi Ketua Pengadilan Tinggiii, maju terus Bapak Tusani Djafri saya yakin pasti Bapak besok layak jadi Ketua Mahkamah Agung RI

0 0 Balas LaporkanHapus
2 Januari 2012

Kok perbuatan seperti itu di acungi jempol.? Ini adalah penghinaan terhadap hukum yang dilakukan oleh Lembaga Hukum Tertinggi MA...

0 0 Balas LaporkanHapus
1 Januari 2012

memang jaman sekarang sudah berubah drastis, hukum dibuat mainan, sudah jelas ada putusan Mahkamah konstitusi nomor 101, tentang KPT harus mengambil sumpah terhadap advokat tanpa memandang organisasinya yang secara de-facto ada (KAI - Peradi) kok masih dilanggar, padahal di dalam undang-undang advokat kata wadah tunggal itu masih global bro.. kalau dalam ilmu mantiq bermakna "kulli"/ universal, yang masih butuh penjelasan, namun kenyataannya sekarang masih belum ada wadah tunggal.
masuk surga bagi bapak Tusani Djafri, saya dukung bapak.

0 0 Balas LaporkanHapus
31 Desember 2011

SIKAP TEGAS MA TERHADAP KETUA PT AMBON PATUT DIAPRESIASI DAN DIACUNGI JEMPOL KARENA BILA HAL ITU DIBIARKAN MAKA AKAN MEMBUAT CITRA MA YANG ANG TELAH BERUSAHA MENDUKUNG TERCIPTANYA WADAH TUNGGAL ADVOKAT SEBAGAIMANA AMANAT UU TENTU AKAN MENJADI TIDAK BAIK DIMATA HUKUM, DAN SELANJUTNYA MA JUGA HARUS MENGUSUT TUNTAS TERHADAP TUSANI DJAFRI "SIAPA TAHU " TELAH MENERIMA SESUATU ATAS KEKONYOLANNYA YANG TELAH MELANTIK ADVOKAT KAI TERSEBUT...BRAVO MA

0 0 Balas LaporkanHapus