Iran katakan Indonesia bisa menjadi pelopor negeri Muslim

Bahkan (bisa menjadi pelopor kemajuan) dunia ketiga

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koperasi, Tenaga Kerja, dan Sosial Republik Islam Iran Abdoreza Sheikholeslami menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi pelopor kemajuan negeri-negeri Muslim lain.

"Bahkan (bisa menjadi pelopor kemajuan) dunia ketiga," katanya saat menyambut Menteri Sosial Republik Indonesia Salim Segaf Al Jufri yang berkunjung ke Iran, seperti disampaikan Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kehumasan Sapto Waluyo saat menghubungi ANTARA dari Teheran, Jumat pagi.

Untuk itu, kata dia, Republik Islam Iran siap bekerja sama dalam mengembangkan pembangunan sosial agar kemajuan dunia lebih merata.

"Sehingga, tidak hanya dimonopoli negara-negara tertentu yang menyebut dirinya maju," kata Abdoreza.

Menteri Koperasi, Tenaga Kerja dan Sosial Republik Islam Iran itu juga menyatakan Indonesia adalah negeri Muslim terbesar di dunia dengan potensi sumberdaya alam dan manusia melimpah.

Kementerian yang mengurus Kesejahteraan Sosial di Iran bekerja satu atap dengan bidang Koperasi dan Tenaga Kerja, sehingga kementerian itu yang menjadi mitra Kemsos RI.

Mensos Salim Segaf menyambut pengakuan dan tawaran mitranya itu. "Iran juga dikenal sebagai bangsa besar dengan peradaban maju sejak ratusan tahun lalu, sebagaimana Indonesia memiliki sejarah peradaban besar," katanya.

Menurut dia, kedua negara berpotensi menjadi pelopor perubahan dunia seperti negara Eropa dan Amerika, jika dapat mensinergikan sumberdaya yang ada. Masyarakat Iran dikenal memiliki kemandirian, rakyat Indonesia memiliki kesetiakawanan sosial (gotong royong).

"Di atas nilai itu, kita meraih kemajuan dan kesejahteraan," kata Mensos.

Iran yang berpenduduk 75 juta orang memiliki anggaran negara 150 miliar dolar AS, di mana seluruh penduduknya mendapat jaminan kesehatan, sementara warga kurang mampu mendapat bantuan sosial dan pinjaman modal.

Bantuan diselenggarakan instansi pemerintah dan lembaga swasta semacam IKRF (Imam Khomeini Relief Foundation) yang sangat berpengaruh karena berada di bawah kendali Pemimpin Tertinggi/Kepala Negara Ali Khamenei.

Kementerian Sosial RI telah menandatangani nota kesepahaman dengan IKRF dalam bidang kemanusiaan dan kesejahteraan sosial.

Sebab, di Indonesia tidak ada lembaga kemanusiaan yang berada di bawah kendali Kepala Negara, maka kerja sama dengan IKRF harus melalui lembaga kemanusiaan (organisasi sosial) yang diawasi Kementerian Sosial.

Delegasi Indonesia yang berkunjung ke Iran terdiri atas Sekjen Kemsos Toto Utomo BS, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Andi Zainal Abidin, Dirjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Makmur Sunusi dan Staf Khusus Mensos Musholi sempat mengunjungi pusat bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi mikro, dan panti sosial yatim berstandar internasional.

Lebih kompleks

Mensos mengatakan bahwa permasalahan sosial di Indonesia jelas lebih kompleks karena menyangkut 240 juta penduduk, sedang APBN masih terbatas (Rp1.400 triliun).

Karena itu, perlu penggalangan kemitraan domestik (pihak swasta, LSM, dan pemerintah pusat-daerah) dan kemitraan luar negeri (pemerintah dan NGO).

"Anggaran Kemensos 2012 sebesar Rp4,57 triliun, sebagian besar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp1,8 triliun. Program lain, bantuan sosial untuk penyandang cacat berat dan lanjut usia terlantar, jumlahnya masih minim dibanding populasi yang harus ditangani," katanya.

Begitu pula pemberdayaan sosial melalui KUBE (kelompok usaha bersama) dan UEP (usaha ekonomi produktif) perlu diperluas.

Terobosan penting, katanya, dilakukan dengan pengesahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang akan efektif mulai 2014.

"Seluruh rakyat Indonesia Insya Allah terlayani kebutuhan kesehatannya," katanya.

Mensos mengakui, dalam beberapa hal, pembangunan sosial di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain, karena fokusnya pembangunan ekonomi dan infrastruktur fisik.

Padahal, masalah sosial yang tidak tertangani dapat merusak hasil pembangunan ekonomi dan menimbulkan instabilitas politik. Hal itu terlihat dalam gejolak daerah dan konflik komunal.

Untuk itu, penandatanganan "letter of statement (pernyataan kehendak) antara Menteri Sosial RI dan Menteri Koperasi, Tenaga Kerja dan Sosial Iran menjadi tonggak baru agar prioritas kesejahteraan sosial lebih diperhatikan.

"Negara yang memperhatikan kebutuhan dasar rakyat akan lebih stabil di tengah gejolak ekonomi global. Termasuk di Iran, anda bisa saksikan sendiri, di tengah embargo ekonomi, rakyat kami cukup sejahtera. Tak ada fakir mutlak (kemiskinan ekstrem) di sini," kata Abdoreza.

Di jalan utama Kota Teheran dan Isfahan, memang tidak ditemukan pengemis dan anak jalanan, kecuali beberapa pendatang dari Afghanistan.

Sebagai tindak lanjut pernyataan bersama, dibentuk kelompok kerja untuk membahas rincian program dan kegiatan yang bisa dikerjasamakan di masa datang.

Mensos Salim Segaf didampingi Kuasa Usaha Sementara KBRI Teheran Fauzi Bustami, sempat bertemu Wakil Gubernur Isfahan, Alireza Hamedani, pada Kamis (29/12).

Isfahan merupakan contoh provinsi yang maju dengan mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan terbuka terhadap pengaruh global.

Kemensos RI berpengalaman menyelenggarakan pelatihan vokasional bagi penyandang disabilitas dari berbagai negara Dunia Ketiga dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar.

Sementara di Iran cukup menonjol penerapan sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan penggalangan dana publik untuk optimalisasi pembangunan sosial.

Kedua negara sepakat untuk tukar pengalaman mengembangkan kesejahteraan sosial.

(A035/M008)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011