Timika (ANTARA News) - Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia dan karyawan perusahaan kontraktor hingga kini belum semuanya kembali ke tempat kerja mereka di Tembagapura.
Sebagaimana pantauan ANTARA di Terminal Bus Gorong-gorong Timika, Jumat dilaporkan, tidak terlihat aktivitas karyawan ke Tembagapura maupun ke Pelabuhan Portsite Amamapare.
Terminal Gorong-gorong Timika tampak sepi dan kondisinya sudah hancur berantakan, dan hanya meninggalkan puing-puing besi tanpa atap dan fasilitas penunjang lainnya.
Kompleks Terminal Gorong-gorong dirusak massa sejak bentrokan karyawan Freeport dengan aparat kepolisian pada 10 Oktober 2011.
Salah seorang karyawan PT KPI Hermanus mengakui hingga kini sebagian besar karyawan Freeport dan perusahaan kontraktor serta privatisasi belum kembali ke tempat kerja mereka.
Alasan belum beraktivitasnya sebagian besar karyawan Freeport tersebut karena terkait masalah di lingkungan PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI).
Menurut Hermanus, manajemen PT KPI yang merupakan perusahaan privatisasi PT Freeport tersebut diketahui tetap ngotot melakukan pemutusan hubungan kerja 18 karyawannya yang semuanya merupakan pengurus SPSI PT KPI.
Tidak itu saja, PT KPI juga telah merumahkan sebanyak 100 karyawan, sedangkan 400 orang lainnya diharuskan menandatangani surat pernyataan sikap jika ingin kembali bekerja.
Sanksi tersebut dikeluarkan PT KPI karena ratusan karyawannya tersebut ikut dalam aksi mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia sejak 15 September.
"Kalau manajemen PT KPI tidak mencabut kembali keputusannya itu maka tidak akan ada karyawan yang kembali bekerja. Itu komitmen seluruh karyawan yang mogok baik karyawan Freeport maupun kontraktor dan privatisasi," kata Hermanus.
Ia mengatakan, masalah di lingkungan PT KPI itu telah dibicarakan oleh PUK SPSI PT Freeport dengan Pimpinan PT KPI, Juwarsa.
Bahkan pembicaraan tentang hal itu juga melibatkan Wakapolda Papua Brigjen Pol Drs Paulus Waterpauw beberapa hari lalu.
Meski begitu, katanya, Juwarsa tetap tidak mau bergeming untuk mencabut kembali semua sanksi yang dijatuhkan kepada karyawan yang melakukan mogok kerja.
Informasi yang dihimpun ANTARA di Sekretariat PUK SPSI PT Freeport Jalan Perintis Kemerdekaan Timika Indah, Jumat menyebutkan penyelesaian masalah karyawan kontraktor dan privatisasi dikembalikan kepada manajemen PT Freeport.
Dalam waktu dekat SPSI akan mengundang pimpinan departemen PT Freeport untuk mengadakan pertemuan.
Jika pertemuan itu tidak menghasilkan solusi, maka SPSI PT Freeport mengancam akan menggelar aksi mogok jilid III dalam waktu dekat.
Aksi mogok kerja karyawan Freeport sedianya telah berakhir sejak ditandatanganinya kesepakatan antara manajemen PT Freeport yang diwakili Armando Mahler selaku Presiden Direkttur & CEO dengan PUK SPSI yang diwakili Sudiro di Kantor PT Freeport Plaza 89 Kuningan Jakarta pada 12 Desember.
Sedianya, mobilisasi karyawan kembali ke Tembagapura dilakukan sejak 26 Desember setelah semua blokade jalan dan tenda mogok di Check Point 1 Mil 28 dan Mil 27 dibuka.
Namun sejak Senin (26/12), baru ratusan karyawan yang kembali ke Tembagapura melalui pintu gerbang Check Point Mil 32 dan melalui Bandara Mozes Kilangin Timika.
(E015/A035)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
