Pemerintahan di kecamatan Lambu masih lumpuh

Bima, NTB (ANTARA News) - Aktivtas pemerintah di Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat hingga kini masih lumpuh menyusul terjadinya aksi perusakan rumah dan kantor pemerintah oleh warga terkait tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Sabtu (24/12).

Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bima Aris Gunawan di Bima, Kamis mengatakan, untuk memulihkan kembali roda pemerintahan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah di Kecamatan Lambu itu pihaknya tengah berupaya mencari solusi bagaimana mengatasi hal tersebut.

"Setelah dibukanya blokade jalan di Kecamatan Lambu mulai Rabu(28/12) kami sedang elakukan pendataan tenaga pemerintahan dan pengajar di kecamatan Lambu," ujarnya.

Selain itu, kata Aris, pihaknya sedang melakukan konsultasi dengan pemerintah atasan apakah diperbolehkan pusat pemerintahan Kecamatan Lambu dipindahkan sementara misalnya ke dalam Kota Bima atau di Kecamatan Sape," katanya.

Ia menambahkan, saat ini pegawai kecamatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dikpora, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan guru-guru yang pengajar di Kecamatan Lambu, masih mengungsi setelah aksi perusakan rumah dan fasilitas milik pemerintah sebagai buntut dari insiden berdarah di Pelabuhan Sape Sabtu (24/12).

Pemkab Bima masih kesulitan melakukan pendataan karena kebanyakan pegawai terutama guru menyebar di seluruh kabupaten dan kota Bima. Data-data kepegawaian dan guru-guru terutama yang bertempat tinggal di Kecamatan Lambu ikut dibakar warga.

Ia mengatakan, insiden berdarah yang menewaskan dua orang warga itu untungnya terjadi saat libur sekolah. Jika tidak dapat dipastikan 50 sekolah dasar dan dua SMP serta satu SMA di kecamatan itu, terganggu proses kegiatan belajar mengajarnya (KBM).
(ANT-232)