"Penerbitan sukuk berbasis infrastruktur ke depan akan diterima positif oleh pasar. Apalagi, instrumen investasi di Indonesia saat ini masih minim, Pemerintah harus segera membuat varian-varian baru dengan `size` investasi yang lebih besar, karena peringkat kita yang berada di level investment grade tentunya akan memikat investor menambah investasinya," kata Edwin yang juga Kepala Riset MNC Sekuritas di Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, beberapa indikator makro ekonomi Indonesia akan mendorong minat investor dalam menambah jumlah investasi di dalam negeri.
"Rasio utang terhadap PDB (produk domestik bruto) kita turun, inflasi terjaga, fiskal juga bagus, serta defisit kita masih sangat rendah. Selain itu, imbal hasil (yield) obligasi pemerintah juga cukup rendah," kata dia.
Ia menambahkan, langkah pemerintah untuk menambah varian Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) merupakan langkah tepat.
"Selama ini penerbitan sukuk selalu diminati oleh pasar, dengan adanya sukuk yang berbasis infrastruktur diiringi dengan gencarnya pemerintah dalam menggenjot pembangunan dalam negeri maka akan sangat positif," kata dia.
Sementara, Kepala Biro Standar Akuntansi Bapepam-LK, Etty Retno menambahkan, di pasar modal, penerbitan sukuk terbesar saat ini masih didominasi industri keuangan.
"Industri keuangan masih dominan dibanding infrastruktur," kata dia.
Di pasar modal, lanjut dia, jumlah penerbitan sukuk berbasis infrastruktur sepanjang tahun ini baru ada satu yang diterbitkan yakni, sukuk yang dikeluarkan oleh PT Adhi Karya Tbk (ADHI) senilai Rp125 miliar.
Ia menyayangkan kurangnya kesadaran investor serta emiten yang masih rendah menjadi hambatan dalam penerapan investasi sukuk berbasis infrastruktur.
"Emiten kurang `aware` dalam menerbitkan instrumen investasi seperti penerbitan sukuk. Namun, Bapepam-LK akan terus mensosialisasikan instrumen investasi sukuk seperti ke emiten-emiten yang akan melakukan ekspansi bisnis dalam bidang infrastruktur," kata dia.
Ia mengaku, pihaknya juga tengah menyiapkan instrumen baru yang cocok untuk infrastruktur seperti sukuk "istisna" (kesepakatan jual beli pembiayaan suatu proyek barang).
"Prinsipnya dalam penerbitan sukuk berbasis infrastruktur harus ada proyek infrastruktur sebagai aset dasar (underlying asset)," ujar dia.
(KR-ZMF/B012)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
