Diguncang gempa magnitudo 6,5, bangunan SMP Maluku Barat Daya rusak

Laporan sementara dari tim menyebutkan tidak ditemukan adanya korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka-luka dan tidak warga yang mengungsi, namun baru didapati kerusakan ringan dan sedang di Pulau Moa serta Pulau Romang

Ambon (ANTARA) - Bangunan SMP Negeri 5 Desa Hila, Pulau Romang, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Provinsi Maluku mengalami kerusakan sedang akibat gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,5 pada Jumat, (27/5) sekitar pukul 11:36 WIT.

"Saat terjadi gempa bumi, dinding sekolah tersebut mengalami kerusakan sedang pada bagian dinding sekitar 45 persen," kata Kepala BPBD Maluku, Henry Farfar di Ambon, Jumat.

Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 85 km barat daya Kabupaten MBD, Maluku dengan kedalaman 104 km dan titik lokasi gempa terletak pada koordinat 8.64 LS-127.2 BT atau 62 km selatan Wonreli-Kisar, Kabupaten MBD.

Selain fasilitas umum tersebut, satu rumah warga atas nama Hendri Batkormbawa di Kelurahan Tiakur (Pulau Moa), Kecamatan Moa juga dilaporkan mengalami rusak ringan pada bagian dindingya.

Menurut dia tim reaksi cepat dan satuan petugas BPBD Kabupaten MBD diterjunkan ke lapangan usai gempa tektonik tersebut guna melakukan pendataan kerusakan yang terjadi.

"Laporan sementara dari tim menyebutkan tidak ditemukan adanya korban jiwa baik meninggal dunia maupun luka-luka dan tidak warga yang mengungsi, namun baru didapati kerusakan ringan dan sedang di Pulau Moa serta Pulau Romang," katanya.

Dari hasil sementara pendataan tim menemukan kerugian material pada fasilitas umum berupa satu gedung SMP yang rusak mengalami kerusakan ratusan juta rupiah, sedangkan kerugian matreial satu rumah warga yang di dalamnya terdapat empat jiwa ditaksir sekitar Rp8,7 juta.

Wilayah Kabupaten MBD terdiri atas sejumlah pulau antara lain Pulau Leti, Moa, Lakor, Wonreli-Kisar, Wetar, dan Pulau Romang seingga tim masih melakukan pemantauan dan pendataan lokasi bencana.

Satgas BPBD di MBD juga telah melakukan upaya penanganan dengan memberikan status waspada pada bangunan sekolah tersebut dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, demikian Henry Farfar.