Komnas HAM : penyelesaian banjir Pondok Labu tidak bisa sertamerta

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menilai penyelasaian banjir di Pondok labu di Jakarta Selatan membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara serta merta, kata Komisioner Komnas HAM, Syafrudin Ngulma.

Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, Syafrudin mengatakan, sejauh ini, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pengerjaan fisik untuk penanganan banjir di Kampung Pulo. Namun demikian, hendaknya Pemprov DKI Jakarta juga memikirkan nasib warga yang hingga kini rumahnya masih terendam banjir. Sebab, pengerjaan fisik yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

"Kita memberikan apresiasi kepada Dinas PU DKI Jakarta yang telah melakukan berbagai pekerjaan. Namun, secara teknis pekerjaan yang dilakukan Dinas PU ini membutuhkan waktu. Karenanya, harus ada langkah teknis progresif yang diambil," ujar Syafruddin, usai meninjau lokasi pelebaran Kali Krukut, Jakarta, Rabu.

Menurut Syafrudin, Dinas PU DKI Jakarta telah mengambil berbagai langkah strategis seperti, normalisisasi Kali Krukut dengan menambah lebar badan kali dari sebelumnya empat meter menjadi enam meter. Lalu, membangun tanggul sepanjang 300 meter serta pembuatan waduk seluas 9.000 meter yang hingga kini masih terus berlangsung.

"Melalui langkah yang diambil tersebut, diharapkan banjir tak lagi menggenangi kawasan Kampung Pulo, Pondoklabu. "Solusi teknis sudah berjalan. Diharapkan, empat RT ini bisa terbebas dari banjir," ujarnya.

Syafruddin juga memaklumi jika penyelesaian penanganan banjir memang membutuhkan waktu cukup panjang. Dinas PU DKI Jakarta juga telah memiliki estimasi waktu dalam pekerjaannya. "Ini pekerjaan teknis, tentunya Pihak PU DKI Jakarta memiliki standar dan prosedur, semoga dalam pengerjaannya tidak mengalami gangguan teknis, agar warga segera terbebas dari banjir," katanya.

Dia juga menambahkan, penanganan banjir di Kampung Pulo hendaknya tidak hanya dilakukan Pemprov DKI Jakarta saja, tetapi juga harus didukung Kementerian PU melalui Badan Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sementara itu, Kepala Sarana dan Prasarana Kota Provinsi DKI Jakarta, Andi Baso mengatakan, kebijakan yang diambil dalam menangani banjir di ibu kota merupakan aksi nyata kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo. Tak hanya itu, untuk membantu korban banjir, Pemprov DKI Jakarta juga mendirikan posko siaga 24 jam.

Sejauh ini, dengan kebijakan yang diambil itu, aliran Kali Krukut dapat menjadi lebih lancar dibanding sebelumnya. Bahkan, normalisasi dilakukan sepanjang satu kilometer agar aliran air benar-benar lancar dan tidak menguap atau menimbulkan banjir.

"Karena debit air yang masuk cukup tinggi yakni hingga 40 meter kubik tentu kami siapkan waduk 'run off' untuk mengurangi aliran," kata Andi sambil menambahkan nantinya, jika waduk yang dibangun rampung, dapat mengurangi banjir hingga 90 persen.

Pantauan normalisasi Kali Krukut yang tengah berlangsung mengerahkan dua alat berat. Sementara, beberapa pekerja juga tampak membongkar gorong-gorong yang selama ini dituding menjadi penyebab banjir.

Sayangnya, saat ini, debit air di Kali Krukut masih cukup tinggi sehingga beberapa rumah masih terlihat tergenang dengan ketinggian air mencapai 60 Cm. Terlebih, keberadaan rumah yang terendam itu berada lebih rendah dari muka kali.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Bidang Tata Air Dinas PU DKI Jakarta, Tarjuki, mengatakan pembuatan waduk ini untuk menyelesaikan masalah banjir yang melanda warga di kawasan Pondok Labu secara menyeluruh, tanpa harus menimbulkan dampak baru.(*)