Kesempatan itu perlu diberikan karena selain mereka memiliki kredibilitas di bidangnya juga sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga: Rumah Demokrasi: Penetapan Pj gubernur berdasarkan aturan teknis
Ia katakan, memang dulu ada Dwifungsi ABRI namun dengan reformasi sejak 1996-1997 diberi keleluasaan kepada sipil untuk menduduki jabatan-jabatan termasuk kepala daerah. "Eloknya saya pikir pemerintah dalam hal ini Kemendagri memberi kesempatan kepada ASN untuk menjabat sebagai pejabat sementara kepala daerah," kata dia, kepada ANTARA, di Jayapura, Jumat.
Baca juga: Ahli: Penjabat gubernur untuk Aceh lebih tepat seorang birokrat
"Sedangkan di pasal 11 dinyatakan untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/walikota diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati/walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata dia.
Baca juga: Waterpauw minta ASN Papua Barat serius bekerja dan taat aturan
Ia berkata, undang-undang yang mengatur maka diharapkan ASN tetap diberi kesempatan untuk menjadi penjabat sementara baik gubernur maupun bupati atau walikota. Pada sisi lain, di lingkungan ASN sendiri sudah banyak yang mampu sehingga dapat diberi kesempatan menjadi penjabat sementara gubernur, bupati, dan walikota dan sekaligus itu amanat reformasi.
Baca juga: Wagub DKI siap dukung pengganti Anies
Pewarta: Evarukdijati
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2022