Pemerintah diminta selesaikan masalah pertambangan dengan baik

Saat ini memang sudah ada beberapa kebijakan sektor pertambangan, namun semuanya parsial, tidak terintegrasi, dan tidak visioner.

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani, meminta kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah pertambangan secara baik dan berdayaguna bagi masyarakat.

"Dalam menyelesaikan masalah tersebut, tidak hanya kecerdasan dan kedalaman kajian dalam proses pembuatan kebijakannya yang diperlukan. Akan tetapi, diperlukan kearifan dan ketegasan dalam proses maupun pengendalian negosiasi dengan pihak investor baik dalam negeri maupun asing," kata Dewi kepada ANTARA News di Jakarta, Selasa.

Ia menyebutkan bahwa kasus pertambangan yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berujung bentrokan antara warga dan Polisi, bisa menjadi bola liar dan awal malapetaka pertambangan di Indonesia jika tidak diselesaikan dengan baik dan proporsional oleh pemerintah.

Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menegaskan bahwa rakyat saat ini makin kritis dan cerdas menuntut hak-hak yang menjadi ekses dari kegiatan pertambangan di wilayahnya.

"Ini merupakan efek domino atas kasus-kasus pertambangan yang selama ini diabaikan, tidak memikirkan kearifan lokal dan menjadi bukti kesekian kali dan menjadi penegasan ulang betapa lemahnya pemerintah karena tidak punya pijakan jelas dan konsep yang komprehensif dalam pengelolaan sektor energi," kata Dewi.

Oleh karena itu, calon doktor Universitas Indonesia Bidang Kebijakan Energi mengatakan bahwa pengelolaan sektor energi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pada tahun 2012, lanjut dia, adalah tahun penentuan ke mana arah energi kita akan dikelola.

Bisa jadi awal malapetaka apabila hal ini diabaikan. Sumber daya energi yang melimpah hanya akan jadi bancakan asing apabila pemerintah tak segera melakukan radikalisasi kebijakan energi lewat Dewan Energi Nasional (DEN) yang diketuai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri, katanya.

"Saat ini memang sudah ada beberapa kebijakan sektor pertambangan, namun semuanya parsial, tidak terintegrasi dan tidak visioner," kata Dewi Aryani yang sedang menyelesaikan disertasi Scenario Planning Kebijakan Energi Indonesia hingga 2050 dan membuat kajian Perbandingan Proses Kebijakan Energi di 8 negara itu. .

Ia mengutarakan kebijakan yang ada sekarang seperti mengelola potensi energi yang pas-pasan. Terbalik dengan situasi aktual bahwa potensi energi dan sumber daya mineral Indonesia sangat melimpah ruah dan beragam variasinya. (zul)