"Bukti kegagalan terkait soal lingkungan, misal pengalaman tanah longsor dan banjir di Bandung, Sumedang, Cianjur, Garut, Sukabumi dan daerah lainnya merupakan salah satu bukti kegagalan Pemprov menjaga lingkungan," kata Ketua Bamus Jabar, Memet Hamdan, di Bandung, Senin.
Menurut dia, kegagalan itu terkait pula dengan gagalnya pengelolaan hutan yang membuat Jabar mengalami krisis hutan.
Ia menjelaskan, kini hutan di Jabar hanya memiliki tujuh persen saja dari kebutuhan ideal yang seharusnya minimal 33 persen dan hal itu sudah dikatakan pemerhati lingkungan bila banjir di Jabar semakin mengancam dan sangat nampak jelas.
Ia menambahkan, hal lain yang memperihatinkan adalah data Pemkot Karawang menyatakan 50 persen warga Karawang miskin.
"Kenyataan ini adalah pembuktian terbalik dari ekspose pejabat tinggi di Jawa Barat tentang pencapaian keberhasilan pembangunan," jelasnya.
Menurutnya, hal itu diperparah dengan kenyataan banyak warga Jabar miskin tetapi Pemerintah Daerahnya lebih mengutamakan anggaran belanja untuk pegawai daripada untuk pembangunan.
"Contohnya di Garut RAPBD 2011 mereka hampir 75 persennya untuk belanja pegawai kepemerintahannya," kata Memet.
Sementara itu, Pengamat Pendidikan yang juga sesepuh Bamus, Burhanudin Abdullah mengatakan, angka partisipasi sekolah (APS) Provinsi Jawa Barat lebih rendah dari APS beberapa propinsi di wilayah timur Indonesia khususnya Maluku, Maluku utara, Papua dan Papua barat.
Dari data itu, ia menyimpulkan rendahnya APS menjadi penyebab prsetasi orang Sunda di bidang politik, ekonomi dan pemerintahan selalu terpinggirkan di tanahnyasendiri.
"Kekhawatiran kami jangan-jangan dalam waktu relatif cepat Jabar akan menjadi provinsi kuli, kalau hal ini terjadi yang tanggung jawab tentu Kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur dan masyarakatnya itu sendiri," kata Burhan. (ANT)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
