Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah perlu segera memberlakukan sistem sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) secara berkeadilan dan proporsional, agar masyarakat dari kalangan miskin dapat menikmati pendidikan SLTA dan perguruan tinggi (PT), kata Wakil Ketua Komisi X DPR Prof Dr Anwar Arifin. "Pemberlakuan SPP yang sama rata bagi seluruh siswa mulai SD sampai Perguruan Tinggi (PT) saat ini tidak mencerminkan keadilan dan hanya memberikan kesempatan bagi kalangan mampu bisa bersekolah di PT," katanya di Jakarta, Rabu. Dalam peluncuran buku karyanya "Format Baru Pengelolaan Pendidikan" itu, guru besar FISIP-Unhas Makassar itu menyatakan, sebagian besar pemerintah provinsi, kabupaten dan kota kini telah memebebaskan biaya SPP tapi hanya siswa SD dan SMP untuk program wajib belajar sembilan tahun. Namun untuk pendidikan SLTA dan PT, biaya SPP masih ditanggung siswa/mahsiswa secara sama rata tanpa melihat tingkat penghasilan dan kekayaan masing-masing orang tuanya. "Teknis pelaksanaan SPP berkeadilan mudah, lewat surat keterangan penghasilan orang tua dari instasi atau keterangan miskin dari BPS, sehingga mereka yang miskin dapat dibebaskan SPP, sedang dari kelurga kaya membayar lebih, misalnya mahasiswa anak gubernur BI harus membayar SPP Rp200 juta per tahun," katanya. Anwar menambahkan, rencana pemerintah yang akan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD masih menunggu 5-10 tahun dan prioritas anggaran pendidikan itu hanya untuk menyukseskan program wajib belajar sembilan tahun untuk SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Dalam bukunya setebal 221 halaman terbitan Pustaka Indonesia 2006 itu, Anwar membahas dalam bagian pertama yakni peranan pemerintah, standar nasional pendidikan (SNP) dan keunggulan lokal, bagian kedua otonomi kampus dan badan hukum pendidikan, bagian ketiga pendanaan pendidikan dan solusinya, serta bagian keempat kemajemukan dan format baru pendidikan di madrasah. Anwar berharap otonomi pendidikan diserahkan pemerintah pusat kepada pemkabdan pemkot untuk SD - SLTA dan PT ke pengelola perguruan tinggi agar dikelola dengan baik yakni setiap daerah dan PT harus memiliki program studi sesuai keunggulan daerah, sehingga daerah memilki SDM yang mampu mengelola sumberdaya alamnya. Sementara itu, Wakil Ketua MPR-RI AM Fatwa menyambut baik atas peluncuran buku anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Anwar Arifin, sehingga menjadi contoh para politisi dan akdemis untuk selalu menulis buku guna memberikan sumbangan pemikiran bagi kemajuan bangsa dan negara. "Saya sendiri setiap tahun berusaha menerbitkan buku yang merupakan hasil pemikiran dari hasil sidang DPR/MPR, kunjungan ke daerah dan kumpulan makalah dalam seminar, sehingga umur saya akan panjang artinya walaupun seseorang telah meninggal, karya pemikiran dalam buku akan terus dibaca oleh jutaan generasi baru," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006