Legislator PDIP usulkan Polri di bawah Kejaksaan Agung

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Eva Kusuma Sundari, mengusulkan Polri sebaiknya di bawah Kejaksaan Agung agar mudah dikontrol dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengayom dan menjaga keamanan.

"Berkaitan dengan kurangnya kontrol terhadap Polri, perlu dipikirkan untuk menempatkan Polri di bawah Kejaksaan Agung sebagai bagian dari penegak hukum," kata legislator dari PDIP, Eva K.Sundari, ketika dihubungi ANTARA News dari Jakarta, Senin pagi.

Eva yang pada hari ini berada di Kuala Lumpur, Malaysia, memandang perlu restrukturisasi internal Polri agar organisasi diarahkan pada penguatan polsek-polsek. "Bukan justru penguatan Mabes Polri sebagaimana yang sudah terjadi selama ini," kata Eva.

Wewenang yang luas oleh Polri sebagai satu-satunya pengendali keamanan masyarakat yang boleh menggunakan kekerasan, faktanya minim akuntabilitas.

"Lemahnya akuntabilitas atas kewenangan-kewenangan Polri yang begitu besar disebabkan minimnya kontrol sehingga berimplikasi kewenangan-kewenangan Polri sering kali dipergunakan dengan tidak sah dan tidak proporsional, termasuk dalam menggunakan kekerasan," ungkap Eva.

Bukan saja protap Polri yang bersifat ambigu yang dalam praktiknya sering mirip operasi militer, menurut politikus PDIP ini protap juga rawan diperalat pemodal dan oknum pejabat polisi untuk memperkaya diri.

"PDIP menyarankan DPR untuk meminta audit kinerja BPK yang diorientasikan pada perbaikan profesionalisme dan akuntabilitas Polri," ujarnya.

Ia juga menilai Polri telah gagal dalam melakukan reformasi internal mereka. Hal itu, kata Eva, bisa dilihat dari kejadian bentrokan antara warga dan polisi yang mengakibatkan korban jiwa.

PDIP memprihatinkan serangkaian insiden kekerasan terhadap rakyat kecil dan petani yang dilakukan oleh Polri. "Terbunuhnya beberapa petani dan aktivis mahasiswa adalah indikasi gagalnya reformasi Polri dengan paradigma baru mereka. PDIP menyatakan dukacita dan penyesalan mendalam atas peristiwa di Bima," pungkas Eva. (zul)

6 Januari 2012

betul itu, bnyk dr polisi perkara2 yg ada uangnya tidak dinaikkan ke jaksa

0 0 Balas LaporkanHapus
6 Januari 2012

sebaiknya Polri di bawah kementrian agama saja,biar alim dan santun

0 0 Balas LaporkanHapus
31 Desember 2011

wah keliatan nya yang banyak ngomong justru pak bayu nie, kalo belum kenal, kenalan dulu pak, emang harus nongol di media massa baru orang tersebut punya kredibilitas? polisi pegang senjata aja hebat, berkas perkara maling ayam aja banyak salah nya, ampun, gak ada intelek nya, cuma di indonesia aja kejaksaan gak jelas, kalau di negara lain polisi di bawah kendali jaksa, kenapa di indo gak bisa? tanyak ken apa

0 0 Balas LaporkanHapus
27 Desember 2011

Eva Kusuma Sundari ??? siapa tuh ??? halah kenal juga ga, ga pernah nongol di media massa, ga memasyarakat, selama ni kemana, ngumpet aja di balik gaji gede ujug2 ngelontarin pendapat yang aneh cuman buat cari sensasi aja sama kayak kelakuan politikus PDIP lainnya, mang ga ngaca apa kayak gmana kacaunya bangsa ini waktu PDIP memimpin negara, aset2 vital dijualin ke asing, Please deh..jangan banyak omong dah ketauan busuknya, lg pula klo POLRI di bawah Jaksa Agung wualah tambah ngaco aja nanti, polisi ga punya keluasaan nangkep jaksa2 nakal..ni bu Eva molr aja kali ya selama ini jd ga ngerti konsekuensi yg kayak gitu kedepannya,,,nyari sensasi silahkan bu tp jgn asal ngomong..

0 0 Balas LaporkanHapus
27 Desember 2011

emang kalo tinggal ngomong sih gampang aja,, yg susah tuh yg jalanin..toh anggota jg jalanin tugas karena kewajiban toh???
jalanin tugas disalahin, ngga jalanin dimaki-maki..

0 0 Balas LaporkanHapus