LBH Keadilan dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, tanpa pembentukan tim independen, dikhawatirkan tidak ada penegakan hukum yang adil. Presiden juga harus mengevaluasi penanganan pengamanan di wilayah-wilayah konflik atau rawan konflik sumber daya alam dan agraria.
Agar konflik di wilayah lain tidak terjadi LBH Keadilan meminta agar Presiden membentuk tim khusus untuk penyelesaian konflik sumber daya alam dan agraria. (G001)
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2011
