LPDP kelola dana abadi pendidikan hingga Rp120 triliun di Juli 2022

Dana itu adalah dana abadi yang harus kita jaga baik-baik agar bisa dimanfaatkan generasi ke generasi. Yang kita manfaatkan adalah bagi hasil dana itu

Jakarta (ANTARA) - Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso mengatakan dana abadi yang dikelola LPDP akan mencapai Rp120 triliun pada Juli 2022.

"Tahun ini di bulan ini sudah mencapai Rp99,2 triliun dan bulan depan paling lambat Juli akan meningkat menjadi Rp120 triliun," kata Dwi dalam webinar LPDP terkait beasiswa bidang Metalurgi yang dipantau di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan dana abadi kelolaan LPDP terus meningkat dari tahun ke tahun dimana pada 2020 lalu dana kelolaannya baru mencapai Rp54 triliun.

"Dana itu adalah dana abadi yang harus kita jaga baik-baik agar bisa dimanfaatkan generasi ke generasi. Yang kita manfaatkan adalah bagi hasil dana itu," katanya.

Adapun selama 10 tahun beroperasi, LPDP telah memberikan beasiswa kepada hampir 30 ribu mahasiswa master dan doktor yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia.

Sebanyak 68 persen mahasiswa berkuliah di dalam negeri dan 32 persennya berkuliah di luar negeri.

"Dari award ini kami sudah menghasilkan alumni sebanyak lebih dari 15 ribu yang saat ini berbakti bagi negeri dari Sabang sampai Merauke," katanya.

Ia merinci sebanyak 61 persen alumni LPDP bekerja di sektor publik dan 33 persen bekerja di sektor swasta maupun kerja sosial.

Untuk mendukung program pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolog, Kementerian Agama, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), LPDP di 2022 ini mendanai lebih dari 65 ribu peserta program pendidikan vokasi, sarjana, master dan doktor.

"Peran LPDP semakin kritis dan penting untuk mendukung agenda nasional guna mendukung sektor publik dan privat yang lebih baik," katanya.

Baca juga: LPDP akan berkoordinasi dengan BRIN untuk penelitian
Baca juga: LPDP danai 17 kontrak riset baru senilai Rp281,46 miliar pada 2021
Baca juga: LPI, LPDP, dan LDKPI tanda tangani LoC kelola investasi pemerintah