IPB usulkan instrumen BEDI untuk evaluasi kemajuan ekonomi biru

Bogor (ANTARA) - IPB University mengusulkan "tracking tools" melalui instrumen BEDI ("Blue Economy Development Index") untuk pengukuran dan evaluasi kemajuan pembangunan ekonomi kelautan atau ekonomi biru agar sesuai dengan kaidah dan prinsip keberlanjutan.

Pakar ekonomi sumber daya pesisir dan lautan IPB University, Dr Dr Luky Adrianto, mengatakan hal itu pada webinar "International Conference on Ocean Economy and Climate Changes Adaptation" seperti dikutip dari keterangan resmi IPB University, Rabu.

Menurut Luky Adrianto, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki kawasan laut lebih luas dari daratannya maka ekonomi berbasis ekosistem laut atau ekonomi biru menjadi salah satu lokomotif penting untuk memaksimalkan potensi ekonominya.

"Ekonomi ekonomi biru ini menjadi sangat penting bagi negara-negara kepulauan, negara pulau, negara pantai atau negara maritim, seperti Indonesia," kata doktor lulusan Kagoshima University Jepang pada 2004 ini.

Luky menuturkan, berdasarkan definisi European Commission, ekonomi biru adalah semua kegiatan ekonomis yang dilakukan berkaitan dengan perairan laut. "Sedangkan, menurut World Bank, ekonomi biru adalah pemanfaatan berkelanjutan sumberdaya laut untuk pertumbuhan ekonomi," katanya.

Penasehat Utama Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University ini menjelaskan, ekonomi biru hanyalah sebuah istilah saja tanpa adanya pengukuran dalam kegiatannya.

"Paradigma keberlanjutan ialah terintegrasinya "ocean-based economy", ekosistem manusia yang inklusif, serta membuat kesempatan kerja dan inovasi wirausaha," katanya.

Ia menjelaskan bahwa keberlanjutan perlu diukur, terutama bagi negara yang didominasi laut dan negara maritim, yang membuat laut menjadi salah satu sektor pendapatan terbesar baginya.

“Berdasarkan hal itu, urgensi sebuah pengukuran atau indeks dibutuhkan dalam mengukur keberlanjutan ekonomi biru. BEDI dapat digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi biru dalam suatu negara terutama bagi negara maritim,” tegasnya.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai USD7,13 miliar pada tahun 2022, seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan.

Pada 2021 hingga November, nilai ekspor perikanan tercatat di angka 5,15 miliar dolar AS.***1***

(T.R024)